Rusia Akan Mempercepat Pengiriman S-400 Turki

Peluncuran sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia © Russian MoD

JakartaGreater.com – Rusia akan mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara S-400 ke Turki sesuai dengan permintaan terakhir, menurut Vladimir Kozhin, seperti dilansir dari laman Sputnik.

Berbicara dengan saluran TV, Rossiya 24, Vladimir Kozhin, ajudan kerjasama militer dan teknis untuk presiden Rusia, mengatakan bahwa Pemerintah Rusia berencana untuk mulai mengirimkan sistem pertahanan udara S-400 pesanan Turki pada awal 2020.

“Kontrak telah ditandatangani dan hal itu akan terpenuhi. Pihak Turki terus mengekspresikan keinginannya untuk mempercepat pengiriman dan kami telah menemukan opsi yang optimal disini: kami bertemu mereka untuk mempercepat kontrak”, kata Kozhin pada hari Senin.

Sebelumnya, Sergey Chemezov, kepala perusahaan negara Rusia, Rostec mengatakan bahwa Turki telah membeli empat divisi S-400 dengan biaya $ 2,5 miliar.

Pada bulan November 2017 dilaporkan, mengutip Menteri Pertahanan Turki Nurettin Canikli, bahwa Rusia akan mengirimkan unit pertama sistem pretahanan udara S-400 pada akhir tahun 2019. Chemezov juga mengatakan bahwa Rusia akan mengeluarkan kredit untuk Ankara yang mencakup lebih dari separuh biaya kontrak.

Pada tanggal 10 Maret, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pun mengatakan bahwa Turki memerlukan sistem pertahanan udara segera karena negara tersebut saat ini tidak memiliki satupun.

Pekan lalu, kepala Komando Tertinggi Eropa dan Panglima Tertinggi Sekutu Eropa Curtis Scaparrotti mengatakan bahwa Amerika Serikat berharap bahwa Turki akan mengubah keputusannya untuk membeli sistem S-400 Rusia dan memperingatkan bahwa Ankara mungkin akan menghadapi konsekuensi atas tindakan pembelian tersebut.

Kesepakatan S-400 Turki itu telah menjadi perhatian utama NATO. Awal bulan ini, Wakil Sekjend NATO Rose Gottemoeller mengatakan bahwa S-400 tidak terintegrasi dengan sistem hanud NATO, sementara Ketua Komite Militer NATO Petr Pavel memperingatkan bahwa meskipun negara-negara anggota memiliki kedaulatan dalam hal pengambilan keputusan, mereka juga “berdaulat dalam menghadapi konsekuensi atas keputusan tersebut”.

Tinggalkan komentar