Setelah Perdebatan 2 Tahun, India Akhirnya Ijinkan Perusahaan Asing Produksi Peralatan Militer

Fasilitas produksi jet tempur Su-30MKI Hindustan Aeronautics Limited. © HAL

Setelah perdebatan panjang selama dua tahun yang menghambat produksi peralatan militer canggih “Make in India“, akhirnya Kementerian Pertahanan India hari ini mengizinkan pada perusahaan asing untuk berkolaborasi dengan mitra dari India dalam memproduksi alat-alat militer canggih di India, seperti dilansir dari Defence Update.

Perubahan kebijakan ini diharapkan dapat membuka dan juga mempercepat produksi jet-jet tempur, kapal selam, helikopter, tank masa depan dan kendaraan lapis baja untuk Angkatan Bersenjata India.

India saat ini sedang kekurangan jet tempur, dan 300 unit lagi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara India pada dekade berikutnya sementara itu China terus melaju ke depan dengan penambahan 68 unit kapal perang sedangkan India hanya 15 unit.

Selain itu, sekitar 800 unit helikopter dari berbagai jenis dibutuhkan oleh Angkatan Udara, Angkatan Darat Dan Angkatan Laut India.

“Dewan Akuisisi Pertahanan (DAP) dibawah pimpinan Menteri Pertahanan, Arun Jaitley, hari ini (21/05/2017) menyelesaikan kontur luas sebuah kebijakan yang bertujuan melibatkan sektor swasta di India dalam membuat sejumlah peralatan berteknologi tinggi di India”, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan India.

Kebijakan yang dikenal sebagai model Kemitraan Strategis (KS), memerlukan persetujuan dari Komite Keamanan Kabinet (K3), badan pembuat keputusan tertinggi untuk masalah pertahanan dan keamanan di India.

Kebijakan “Make in India” di sektor pertahanan diperkirakan akan mendapatkan dorongan, sementara industri India akan memperoleh kemampuan utama untuk bisa mandiri di sektor yang vital bagi keamanan nasional.

Saat ini, India merupakan salah satu importir senjata dan peralatan militer terbesar di dunia, menyumbang 13 persen dari total impor militer dunia, hal ini terungkap dari sebuah laporan yang dikeluarkan oleh lembaga Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada bulan Februari lalu.

Tinggalkan komentar