Oct 122015
 
Wakil Presiden Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembatasan waktu operasional KPK selama 12 tahun sebagaimana terdapat dalam draf revisi UU terkait KPK, karena evaluasi terhadap KPK dapat dilakukan secara berkala.

“Jangan ditentukan 12 tahun,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Menurut JK, selama praktik korupsi masih merajalela di berbagai daerah di Tanah Air, maka peran KPK dinilai juga masih diperlukan. Namun, lanjutnya, yang diperlukan adalah evaluasi terhadap KPK yang bisa saja waktunya dilakukan secara berkala, misalnya, setiap lima tahun sekali atau 10 tahun sekali.

Wapres juga mengemukakan bahwa nanti bila draf revisi UU terkait KPK digulirkan di DPR, maka pemerintah juga akan turut campur karena draf tersebut awalnya diusulkan oleh pihak pemerintah, tetapi selanjutnya diambil alih oleh DPR.

Di tempat terpisah, Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum diperlukan.

“Menurut saya belum diperlukan, toh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri pun dinilai publik masih baik, jadi lebih baik menjalankan yang ada dari pada mengubah yang bisa menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat,” kata Irman setelah menghadiri acara “ASEAN Marketing Summit 2015” di Jakarta.

Menurut Irman, selagi bangsa ini masih banyak persoalan, jangan lagi menambah persoalan dengan mendorong revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lebih populer dengan singkatan UU KPK.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menilai bahwa revisi Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masih sebatas wacana sehingga dirinya tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut.

“Ini masih tahap wacana di DPR, lah, jadi gak enak meneruskan komentar. Belum tahulah, nanti kalau sudah sampai sana kita lihat, kami mau berkomentar, bukan takut apa-apa, takut heboh sendiri, belum apa-apa sudah heboh sendiri,” ucap Yasonna seusai perayaan hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Jakarta, Jumat.

Revisi UU KPK berisi 73 pasal yang diajukan oleh 35 anggota DPR dari 6 fraksi DPR yaitu fraksi PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, Partai Hanura dan PKB ke Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Selasa 6 Oktober 2015.

Bagikan :
 Posted by on October 12, 2015

  20 Responses to “Statement JK tentang Polemik UU Revisi KPK”

  1.  

    Kpk lagi

  2.  

    lagi kpk lagi

  3.  

    UnoOne

  4.  

    sekarang Korupsi mau di bolehkan di indonesia asalkan tidak ketahuan, itu lah yg di inginkan PDI P

  5.  

    Daripada ikut-ikutan ribut politi, mending baca yang bikin cemungutz nih:

    http://www.juara.net/read/motorsport/gp2/127506-rio.haryanto.naik.ke.peringkat.ketiga.klasemen

  6.  

    yg ga paham ga usah banyak komentar kata sudirman said.

  7.  

    Inilah indonesia yg udah bagus mau dibuat jelek..yg jelek mau dibuat lebih jelek lagi.hancurrrrr…bongkarrr

  8.  

    klo memang mau maju . dan maju……..jangan hanya berkutat dalam kubangan. lompat dan berjalanlah walau tertatih tatih. namanya juga bayi yang masih belajar berjalan. namanya juga remaja yang masih mencari identitas ke EGO annya. ato mencari pribadinya…….jalankan meski terjadi banyak kesalahan dan jatuh bangun. jangan seperti yang kemarin 2x,……hanya jalan ditempat dan smakin parah./…..?????.

  9.  

    jangan lupa hadir di deklarasi
    Partai Islam Damai Aman (Idaman) akan menggelar deklarasi nasional pada Rabu (14/10/2015) mendatang di Tugu Proklamasi, Jakarta. Di acara tersebut, Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama ingin membawakan visi dan misi partainya lewat lagu.

  10.  

    lagu metal bisa ikut ga yah bung sal.

  11.  

    5. @cepot cocok. Langsung disahkan, deg deg. . .

  12.  

    MPR/DPR…apa gak ada yang lebih utama dan lebih penting utk rakyat indonesia….perlu di pertanyakan….???parpol…mikirin gimana ada uang dan berkuasa…sadar bpk ibu sekaliann…korupsi lah yang buat indonesia maju di tempat…knapa gak di ubah aja hukuman buat si korupsi…apa bpk/ ibu takut ya…takut jadi nanti gak bisa korupsi..

  13.  

    kumisnya pak JK modelnya ganti dong pak,kyk jojon gt lho biar lucu,,,,xixixi

 Leave a Reply