Dec 182013
 
Frigate INS Talwar  F40 India Navy yang dibuat oleh Rusia dari modifikasi Frigate Krivak III-Class Rusia (photo: Roel Vandevelde)

Frigate INS Talwar F40 India Navy yang dibuat oleh Rusia dari modifikasi Frigate Krivak III-Class Rusia (photo: Roel Vandevelde)

Catatan dari @Palapa:
PKR SIGMA 10514 yang saat ini dibuat oleh PT PAL bekerja sama dengan DAMEN Belanda rencananya adalah untuk menggantikan Korvet Parchim lawas TNI AL yang jumlahnya cukup banyak (sekitar 19 unit). Kenapa dipilih PKR SIGMA 10514 yang termasuk kelas light fregat dan bukan dari kelas korvet juga? Korvet yg dimiliki TNI AL saat ini memiliki banyak keterbatasan, baik dari daya jelajah , sistem pertahanan udara, radar dan juga jenis helikopter yang bisa diangkut, sehingga sulit untuk melindungi perairan Indonesia yg luas. Bandingkan dengan PKR SIGMA 10514, dengan daya jelajah yang lebih jauh, senjata yang mumpuni, sistem pertahanan udara yang tangguh, dan radar yang mendukung, betul-betul pilihan yang ideal untuk menggantikan korvet ini.

Ke depan, TNI AL tidak akan menggunakan kapal jenis korvet lagi tapi langsung ke kelas yang lebih tinggi yaitu Light Fregat/PKR SIGMA 10514. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah PKR SIGMA 10514 ini juga untuk menggantikan Fregat lawas TNI yang jumlahnya sekitar 10 unit termasuk Fregat kelas Van Speijk ?.

TNI AL memang ingin mengganti Fregat lawasnya, tapi bukan dengan PKR SIGMA 10514. Inilah maksud kunjungan KSAL ke Rusia. Beliau memang ingin mencari pengganti Fregat kelas Van Speijk dengan kapal buatan Rusia, tapi bukan Korvet 20380 Steregushchy, karena Steregushchy satu kelas dengan PKR SIGMA 10514. Tidak mungkin TNI AL membuat kapal yang satu kelas dengan investasi yang besar.

Lantas apa yang dicari Pak KSAL? yang dicari beliau tentu yang kelasnya lebih tinggi dari PKR SIGMA, yaitu Fregat Talwar Class yang saat ini juga dipunyai India. Fregat Talwar Class yang bisa mengusung Rudal “maut” seperti yang dimiliki KRI OWA ini, akan ditawarkan untuk diproduksi di PT PAL (tentu dengan Spec yang diinginkan Indonesia). Dengan alasan jumlah produksi yang banyak, ditambah padatnya galangan kapal Rusia melayani order kapal perang dan kapal selam (plus kedekatan Rusia Indonesia), kemungkinan proyek ini disetujui sangat besar. Sepertinya Pasangan PKR SIGMA10514 dan Fregat Talwar Class akan menjadi duet maut, perpaduan blok barat dan timur, seperti yang diinginkan TNI AL.

Frigate Krivak II Rusia 22 Juli 2009 (photo:  George Chernilevsky)

Frigate Krivak II Rusia 22 Juli 2009 (photo: George Chernilevsky)

Sumber Dana
Keinginan pemerintah untuk kembali menjadi Macan Asia, tampaknya bukan ucapan di mulut saja. TNI AD memodernisasi alutsista ke tingkat yang lebih tinggi seperti: MBT Leopard, Meriam Caesar 155mm, Howitzer tarik 155mm KH 179, Heli Serang Apache AH 64 Guardian, Roket Lapan dan sebagainya. Begitu pula dengan TNI AU dengan pesawat tempur heavy fighter SU 27/30 dilengkapi rudal-rudalnya.

TNI AL tidak ketinggalan dengan membeli Rudal Yakhot serta kapal selam Kilo dan Amur dilengkapi rudal berdaya jangkau 300km. Semua angkatan berupaya meningkatkan daya gempur dan daya jelajah mereka, layaknya suara auman macan yang menggentarkan.

Platform utama TNI AL adalah kapal permukaan. Seperti yang disampaikan Bung Palapa, TNI AL tertarik dengan frigate Talwar Class Rusia, untuk meningkatkan kemampuan operasional. Sementara Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan TNI tertarik membeli pesawat tempur SU-35, namun sedang dipikirkan  pembiayaan/ sumber dananya.

Berbicara modernisasi dan peningkatan kualitas alutsista tidak terlepas dari dana yang tersedia. “Joke” dalam bahasa Jawa adalah: Wani Piro ?.

Dari mana dana untuk mempercepat modernisasi alutsista TNI ?. Perhatikan tabel di bawah ini !.

pajak-2013Perolehan pajak Indonesia hingga akhir Desember 2013, diperkirakan Rp 900 sampai Rp 950 triliun. Agak meleset  dari target Rp 1000 triliun. Hal ini tidak terlepas dari lesunya ekonomi di tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan 5,8 %/ tahun. Sementara tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 %.

Meski prosentase pendapatan pajak tahun 2013 berkurang namun secara jumlah meningkat. Dari Rp 835 triliun (tahun 2012) menjadi Rp 950 triliun tahun 2013.

Pendapatan pajak pada tahun 2014 ditargetkan sekitar Rp 1100 triliun. Kemungkinan tercapai dengan kondisi:

pajak-5pajak-4

Apakah angka pendapatan pajak itu masih bisa ditingkatkan ?. Sangat bisa. Sediakan 10.000 ribu lulusan S-1 berlatar belakang ekonomi, maka tambahan dana Rp 200 hingga Rp 300 triliun/tahun, tidak susah untuk didapat.

Lihat baik-baik jumlah wajib pajak dibandingkan dengan petugas pemeriksa pajak Indonesia, seperti diagram di bawah ini:

wp-1wp-2 Dari tahun 2009 hingga tahun 2012, jumlah wajib pajak Indonesia terus meningkat dari 15,9 juta wajib pajak, menjadi sekitar 24,8 juta wajib pajak (tahun 2012). Sementara jumlah pemeriksa pajak yang sejak dulu kurang, hanya naik tipis. Akibatnya pada tahun 2012, satu petugas pemeriksa pajak, harus memeriksa 5758  wajib pajak. Pertanyaannya adalah, mungkinkah seorang pemeriksa pajak menangani sekitar 6000 wajib pajak ?. Tidak mungkin. Dengan demikian sangat banyak penduduk Indonesia yang belum membayar pajak.

Analoginya, jika ada 6000 mobil parkir liar, mungkinkah satu kolektor memungut uang dari 6000 pengendara mobil itu ?. Tidak mungkin.  Bisa mengumpulkan uang dari 100 pemilik mobil saja, sudah hebat.

Seorang pemeriksa pajak tidak mungkin mem-blast satu pesan SMS ke 6000 wajib pajak dengan pesan: “Pajaknya dibayar ya !”. Tidak akan didengar. Wajib pajak harus didatangi. Kalau perlu ditakut-takuti akan masuk penjara jika tidak bayar pajak. Di Eropa orang akan sangat patuh membayar pajak, karena mereka sadar, akan masuk penjara jika tidak membayarnya. Di Indonesia orang sadar petugas pemeriksa pajak sangat sedikit, sehingga jika tidak membayarnya. Tidak ada petugasnya.

Dengan sedikitnya jumlah pemeriksa pajak, lalu wajib pajak yang seperti apa yang mereka sasar ?. Sudah pasti yang besar-besar yang diutamakan: Asing dan Local Big Name. Bagaimana dengan wajib pajak di tingkat menengah dan kecil ?. Ya lolos.  Siapa yang mau memeriksa ?. Petugasnya tidak ada. Dalam bahasa sederhana, kalau saja negara memiliki petugas pemeriksa pajak dam jumlah mencukupi, maka mereka bisa mendatangi  satu persatu toko di Tanah Abang, Jakarta. Ratusan miliar rupiah akan  tertampung oleh negara dalam setiap bulan.  Itu baru Tanah Abang.

neraca-13

Potensi uang yang berputar di kelas kecil- menengah justru besar sekali, namun tidak bisa ditangani karena terbatasnya petugas pajak. Strategi menggarap market kelas kecil menenga, sukses dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kini laba yang diraih oleh BRI telah melewati pendapatan BNI. Padahal dulu BRI dianggap oleh BNI sebagai small bank. Satu yang menjadi penyesalan BNI adalah melepas nasabah kelas kecil -menengah/UKM dan fokus di nasabah kelas atas. Kisah sukses BRI  menunjukkan betapa besarnya potensi pajak yang sebenarnya bisa digarap oleh Dirjen Pajak

Perbandingan Pegawai Pajak antar Negara.

perbandingan-pajak

Tabel di atas menunjukkan rasio perbandingan pegawai pajak dengan jumlah penduduk. Jerman yang demikian modern dan memiliki 80 juta penduduk, memiliki perbandingan 1 : 727 penduduk. Sementara Indonesia 1 : 7700 penduduk.

Orang cenderung tidak akan membayar pajak jika tidak diperintah atau diancam. Untuk itu, petugas pajak adalah kolektor yang harus mendatangi para wajib pajak. Hal ini khusus untuk wajib pajak kecil menengah. Wajib pajak kelas berat, rata rata telah memiliki laporan keuangan yang transparan karena telah listing di bursa, sehingga susah untuk menutupi laporan keuangan mereka.

Kondisi diperparah lagi dengan jumlah kantor yangmasih minim. Yang ada, masyarakat sulit untuk menemukan kantor pajak, apalagi untuk membayar pajak. Ironi bukan. Negara ini hidupnya sebagian besar dari pajak, namun jumlah pegawainya sangat minim. Jumlah pemeriksanya 4300 orang untuk memeriksa 240 juta wajib pajak. Bagaimana mau mendapatkan duit.

Jika jumlah pegawai pajak ditambah sebanyak 10.000 orang, mengumpulkan uang tambahan 300- 400 triliun / tahun bukanlah perkara sulit. Selain dana untuk alutsista, tambahan pendapatan pajak Rp 300 triliun/ tahun bisa digunakan untuk menggarap berbagai mega proyek, sehingga tidak perlu meminjam ke luar negeri.

rasio-12

BankK BRI bisa berkembang dan menggarap nasabah UKM dengan cara menambah pegawai hingga puluhan ribu dan menyebar kantor-kantornya. Pihak BRI bisa sesuka hati menambah pegawainya. Sementara Dirjen Pajak, penentuan jumlah pegawai ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, bukan di bawah Menteri Keuangan. Yang paling susah adalah jikan Menpan, tidak paham kebutuhan orang pajak.

Ironi lainnya adalah, orang pajak/Dirjen pajak tidak bisa mengetahui rekening wajib pajak (WP). Padahal bila orang pajak bisa memeriksa rekening wajib pajak, maka sangat besar uang pajak yang bisa diperoleh. Dari rekening itu, akan terbaca pola keuganan WP, apakah pura-pura tekor untuk menghindari pajak atau sebenarnya untung berlimpah.

Di Malaysia, petugas pajak bisa datang sesuka hati ke Bank dan membuka/memerika rekening wajib pajak, dengan cara tinggal menunjukkan bedge petugas pajak mereka. Jangan tanya di Jepang dan Jerman. Indonesia sangat tertinggal untuk urusan yang satu ini. Kuncinya ada di DPR. Apakah DPR  mengijinkan petugas pajak memeriksa rekening para wajib pajak ?. Butuh komitmen politik yang tinggi.

(Sumber Anggota Warjag, Palapa dan Data Dirjen Pajak Semester III 2013/ JKGR)

  31 Responses to “Sumber Dana Modernisasi Alutsista TNI”

  1. dikit banget ya wajib pajak di Indonesia? cuma 25jt jiwa? 🙄

    Tapi saya yakin uang pungli yang keluar dari masyarakat namun tidak masuk kas negara nominalnya mungkin ratusan puluhan bahkan ratusan kali lipat dari pemasukan pemerintah dari pajak.

    Jepang dan Jerman kesadaran masyarakatnya tinggi,
    Amerika dan Singapura kesadaran petugasnya yang tinggi
    Indonesia petugas dan masyarakat secara bergotong royong hilang kesadaran he he he..

    • sependapat sama bro yg 1 ini…haha
      Orang Indonesia lebih milih duitnya dipakai untuk beli rokok atau permen di kios daripada menuhin kewajiban pajak negara, jadi dalam benak itu yang diutamakan adalah kepentingan diri terpenuhi daripada untuk kepentingan bersama…
      tergantung pemerintahnya mau tegas untuk kemajuan bersama atau diam ditempat…

    • hahahaha……betul betul betul, orang kita oportunis sejati

  2. usul 1:
    Direktorat pajak dirombak jadi ala IRS Amerika, punya hak yang memaksa. Jadi seperti KPK bagi masyarakat umum.

    usul 2:
    memperbantukan pegawai BRI atau mengangkat pegaai pajak dan ditempatkan di BRI unit. bertugas memeriksa dan mengamati langsung siapa diantara masyarakat yang pantas tapi tidak masuk wajib pajak.

    catatan:
    agar usul 1 & 2 bisa berjalan dan diterima oleh masyarakat banyak maka kebersihan Dirjen Pajak dari KKN adalah modal awal. saya kira mayoritas rakyat rela bayar pajak jika saja mereka yakin bahwa uang yg dibayarkan dari hasil kerja keras itu benar2 masuk kas negara dan kembali dalam bentuk pembangunan2 nyata.

    saya setuju sekali bahwa Potensi uang yang berputar di kelas kecil menengah justru besar sekali potensi penerimaan pajak negara jika wajib pajak ada 100jt jiwa harusnya di kisaran 4000-5000 trilyun Rupiah di tahun 2014, jika 100jt jiwa plus tanpa kebocoran2 bukan tidak mungkin 10.000 trilyun bahkan lebih

  3. ………………………….,,,,,,,,
    … … … … … … … .„–~–„ .
    … … … … … ….. ../:.:.:.:.:.|
    … … … … … … . .|;.;.;.;.;.;/
    … … … … … … …|;.;.;.;.;.;/
    … ….. … ._„„„„„„„_.);.;.;.;.;.;|
    … … … „-“:.:.:.:.:.:.”~-„;..;.;.;|
    … … .. (_„„„„„„—„„_:.:.:);.;.;…”„
    … … „-“:.:.:.:.:.:.:.:””-„/;.;.;.;.;.”„
    … .. (:.___„„„„„„„„„___);.;.;.;.;.;.;.|
    … .. /””:.:.:.:.:.:.:.:¯””\;.;.;.;.;.;.„”
    … . \:.__„„„„„„„„„„„„„„__/;;;;;;;;;;;/\
    … .. \.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.);;;;;;;;;;/:::\
    … … . \„„„„—~~~;;;;;;;;;;;;;„”:::::::\
    … … … . “””~~–„„„„„„„„„„„-“::::::::::::\
    like thiss.. 🙂

    Terimakasih atas infonya om diego 😀

  4. tambahan aja: KPK juga wajib masuk memeriksa/melakukan audit,terhadap uang pajak yang masuk atau di bayarkan oleh rakyat/masyarakat ke dirjen pajak,terutama petugas pajak nya,wajib di awasi ketat. jangan sampai uang yang masuk lebih banyak nyasar ke kantong petugas pajak dari pada ke negara. sehingga jelas jelas merugikan negara dalam hal pendapatan pajak,sebagai contoh, kasus gayus,kasus dana, itu semua menjadi contoh permainan petugas pajak dan masyarakat yang bayar pajak.karena modus nya adalah pengurangan jumlah nilai pajak yang harus di bayarkan menjadi lebih kecil dari yang seharus nya di bayarkan kepada negara.sehingga dalam hal ini negara sangat di rugikan dalam penerimaan pajak.thanks

  5. Salah satu kenapa target penerimaan pajak tidak tercapai

    7000 perusahaan dalam negeri TAK BAYAR PAJAK…
    Pemerintah terus mengendus modus modus PENGHINDARAN PAJAK.berbagai upaya pun siap dijalakan untuk menutup celah tersebut.mentri keuangan Agus Martowardjoyo mengatakan salah satu modus menghindarkan pajak adalah mekanisme TRANSFER PRICING yang dilakukan perusahaan Joint venture di Indonesia.ada 7 ribuan perusahaan joint venture di Indonesia dan mereka 7 tahun tidak bayar pajak.
    Modus modus mengakali aturan pajak banyak mulai transfer pricing,penggelembungan utang,hingga penggelembungan biaya promosi perusahaan..dan ini membuat rakyat sakit hati melihat perusahaan yang seperti itu.
    Transfer Pricing: dilakukan oleh perusahaan yang berorientasi eksport yang memiliki kaitan dengan perusahaan ASING,Perusahaan tersebut mengeksport produknyadengan harga SANGAT MURAH sehingga keuntungan perusahaan itu tipis atau malah RUGI..disisi lain perusahaan kaitannya yang diluar negri lah yang menangguk UNTUNG BESAR…Dan inilah bila kepentingan NAsional sudah bukan menjadikan pilihan utama.

    Dirjen pajak kemenku Fuad Rahmany mengatakan :aturan penertiban Pajak kini tengah diFINALISASI,Namun masih ada penolakan dari pelaku usaha terkait dengan rencana pengaturan utang dan biaya promosi untuk perhitungan pajak.”Kami dengar masukan mereka tapi tidak bisa kalau dibatalkan,jadi nanti didiskusikan besarannya”ujar dia.
    UU no 5 thn 1999 pasal 5 Tentang persaingan usaha dan Monopoli Usaha :menyebutkan Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya,untuk menetapkan HARGA atas Suatu barang atau jasa yang dibayarkan kepada konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama.

  6. Mungkin ini Salah satu sumber dana untuk pembelian alutsista ?

    Surat Utang Indonesia Jadi Rebutan (di new York kelebihan Permintaan)
    Cemerlangnya perekonomian Indonesia membuat Instrumen Surat Utang Indonesia diburu Investor asing.Global bond pun laris manis diperebutkan para investor.Jurubicara Kementrian Keuangan Yudi Pramadi mengatakan pecan lalu pemerintah melakukan transaksi penjualan surat utang Negara(SUN) berdemonasi USD sebesar 3 Miliard USD diNew York AS,Namun Jumlah penawaran masuk atau orderbook menembus angka USD 12,5Miliar “Jadi ada Oversubcription sebesar 4,2 kali”Ujarnya pecan akhir lalu.
    Yudi menyebutkan Global bond tersebut memiliki seri RI0423 dan RI0443,Transaksi ini merupakan bagian dari program Global Medium Term Noles(GMTN) Republic Indonesia yang akan menerbitkan surat utang hingga USD 20 miliar.
    Seri RI0423 senilai USD 1,5 miliar diterbitkan dengan tenor sepuluh tahun.

    Pemerintah mematok kupon sebesar 3,375 persen , yield 3,500 persen, dan tanggal jatuh tempo 15 April 2023. Adapun seri RI0443 senilai USD 1,5 miliar diterbitkan dengan tenor 30 tahun.
    Pemerintah mematok kupon sebesar 4,625 persen, yield 4,750 persen, dan tanggal jatuh tempo 15 April 2043
    Menurut Yudi pendistribusian untuk seri RI0423 adalah 20 persen untuk investor Eropa , 50 persen untuk investor AS, 17 persen untuk investor asia dan 13 persen untuk investor di Indonesia . Adapun berdasar jenis investor pengalokasian penawaran yang diterima kepada asset managers sebesar 68 persen , bank 18 persen , asuransi /dana pension 11 persen, dan private banking 3 persen .
    Sementara itu , distribusi untuk seri RI0443 sebesar 56 persen untuk investor AS, 27 persen untuk investor Eropa , 13 persen untuk investor Asia , dan 4 persen untuk investor Indonesia . berdasar jenis investor pengalokasian penawarn yang diterima kepada asset managers sebsar 81 persen , bank 8 persen ,asuransi/ dana pension 9 persen , dan private banking sebesar 2 persen.

    Ditengah krisis gobal yang membelit perekonomian dunia , lembaga pemeringkat memang banyak menurunkan rating negara sehingga surat hutang Negara yang terimbas krisis pun banyak yang di down grade.
    Namun kata Yudi, Indonesia yang perekonomiannya terbukti tahan krisis masih mendapat rating yang bagus . sebagai gambaran , Indonesia mendapat rating BBB- (stable), dari fitch , BB+ (positive) dari s&p , dan Baa3 (stable) dari Moody’s. “ Ini presentasi membagakan yang harus terus ditingkatkan”, ujarnya

    • Biasanya pada saat utang tersebut akan jatuh tempo, Rupiah akan selalu “ngos-ngosan” terhadap dollar.
      Sehingga utang membengkak secara luar biasa dahsyatnya, yang memaksa pemerintah menerbitkan surat2 utang baru. (Bisa ditelusuri lagi kebelakang 20 tahun terakhir).

      Memang kita sangat memerlukan uang instan tersebut, tetapi kalau bisa, jumlah dan persentasenya dikurangi secara gradual, agar kita tidak terjerat dengan “lingkaran setan” utang tsb, dan mewariskan jeratan utang yang mustahil untuk dilunasi itu kepada anak cucu kita.

      Ketidakmampuan membayar hutang, juga akan mengurangi ketahanan nasional kita dari dalam, sedikit demi sedikit dan secara perlahan-lahan.

  7. Singkirkan juga orang2 seperti gayus dari pegawai pajak, pusat dan daerah, dari pejabat rendahan hingga pejabat tinggi. Kebanyakan uang yang digarap pajak, menguap dengan jumlah dahsyat dan fantastis di tangan orang2 ini.

    Juga para pegawai pajak ini harus dilandasi dengan niat tulus, dan ikhlas dalam melayani pembayar pajak, tidak ada niat lain.
    Kalau bisa dipermudah, janganlah dipersulit dengan cara2 yang kurang layak.
    Kemaren saya nyampaikan SPT pertama kali, harus bolak-balik dari rumah ke kantor pajak yang berjarak 40 km.
    Pertama, Formulir yang salah, balik lagi, terus isiannya salah, balik lagi.. waddoohh…

    Disamping penambahan pegawai, peningkatan pelayanan kepada nasabah wajib pajak yang sudah terdata juga mutlak harus dilakukan, seperti saya misalnya.

    Kalo pelayanan pertama kali terhadap wajib pajak sudah bikin hati gerah, panas, marah dan bercampur emosi, bagaimana para wajib pajak “kelas teri” seperti saya ini mau membayar pajak..????

    • 🙂 pengalaman pertama yg traumatis memang tidak membantu dalam usaha menjaring wajib pajak baru

      Dinas pajak perlu revolusi, reformasi sepertinya tidak akan cukup karena masalah sudah mengakar dan membudaya. Dinas pajak seperti POLRI yang juga kesulitan dalam berbenah diri. Flu memang diobati dgn lembut tapi tumor harus dipotong dan dibuang.

      saya ada saudara yg lulus 10 besar dari STAN dan masuk DIrjen pajak dgn tawaran memilih lokasi penempatan. hanya dalam beberapa tahun saja dia sudah bergelimang dengan berbagai barang mewah mulai dari mobil dan motor mahal sampai gaya hidup tinggi dan rekening gendut. dan kemudian tersandung kasus…

      dia bilang susah untuk tidak terseret kolusi karena satu team terdiri dari 2-3 orang. berusaha jujur sendirian hanya akan dimusuhi dan terancam dimutasi. tunggakan pajak satu perusahaan yg harusnya -misal- 8M kemudian diakali hanya perlu bayar 3M, yg masuk negara 2M dan 1M dibagi2 diantara team plus setoran ke atas. itu hanya dari 1 perusahaan. ini kenyataan intern para petugas di dirjen pajak di negara ini

  8. Artikel di atas pada bagian pajak sepertinya lebih menyoroti pajak pada UKM padahal masih banyak WP kakap yang lolos. Di sektor tambang banyak yang lolos pajak, di media pernah disebutkan ada lebih dari 7000 perusahaan (bukan UKM) yang tidak membayar pajak. Di perumahan Pondok Indah juga disebutkan banyak penghuninya yang tidak mempunyai NPWP (tidak membayar pajak).
    Ketidakmampuan Direktorat Pajak menarik pajak perusahaan besar dan orang kaya karena kelihaian mereka merekaya laporan keuangan atau sebab lain lantas menjadikan UKM sasaran empuk target pajak.
    Apalagi dengan aturan pajak UKM yang baru 1% omzet (BUKAN 1% laba). Sepertinya ringan hanya 1% tapi sebenarnya memberatkan.
    Contoh sebuah toko kelontong dengan omzet 50 juta/bulan. Margin 5-10%. Karyawan 2 orang (gaji @ 1.000.000). Artinya penghasilan kotor mereka 2,5-5 juta/bulan.
    Belum dikurangi upah karyawan, listrik, pungutan2 dll. Orang pajak dengan tutup mata memungut Rp. 500 ribu/bulan. Penghasilan pemilik toko setelah dikurang pajak Rp. 0-2,5 juta/bulan (masih dikurangi listrik+pungutan2). Kalau telat laporan pajak kena lagi Rp. 500 rb
    Contoh lain toko komputer dan peripheral. Margin 3-5%. Omzet 250 juta. Karyawan 4 orang. Gaji @ 1 juta/bulan. Orang pajak memungut 2,5 juta. Penghasilan pemilik toko sekitar 6 jutaan dikurangi listrik, sewa tempat.

    Kalau terjadi resiko omzet menurun maka pemilik harus menutup biaya gaji dll.
    Bagi petugas pajak, usaha WP untung atau rugi dia tetap untung.

    Di sisi lain, pemilik jaringan diler otomotif motor dengan omzet puluhan M per bulan.
    Pada waktu mau buat laporan keuangan pajak, bagian konsultan pajak datang pada pemilik menunjukkan laporan. Pemilik bilang kurangi lagi sampai di rasa sudah cukup rendah baru dilaporkan ke kantor pajak.
    Ada teman, punya kebun karet dan sawit puluhan-ratusan hektar.Beberapa rumah mewah di perumahan elit. NPWP tidak punya.

    Katanya UKM itu penyelamat krisis, penyerap tenaga kerja terbesar. Tapi aturan pajak yang baru dibuat memberatkan bahkan berpotensi mematikan.
    Mengapa Direktorat Pajak tidak fokus mengejar para WP kakap yang masih banyak lolos? Di perumahan-perumahan elit berapa banyak penghuninya yang sudah punya NPWP.

    • sutarjo@saya pribadi pernah merasakan betapa para pegawai pajak mengintimidasi saya dan kawan2 saya,wni (maaf)keturunan adalah lumbung emas pegawai pajak,mereka ga mau tahu klo usaha kita lagi goyah,apalagi klo dollar stagnan..mereka ga segan2 minta ini itu,mmg si*l bgt tu org pajak

  9. Sebetulnya artikel ini lebih tepat masuk ke blog Keuangan/Pajak. Tapi oleh Bung Diego terperosok ke Blog Militer secara cerdas. He..he….ada kale artikel jenius yang kepeleset masuk blog militer…..

  10. Klo saja seluruh WNI itu jujur pasti insyaallah dari PPH aja Indonesia sudah dapat banyak sekali sumber penghasilan, belum dari seluruh dari jenis jenis pajak yang lain.
    Coba test skrg berapa penghasilan kita 1 bulan, sudah jujur kah kita???
    Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif (berdomisili/tinggal di Indoesia) dan objektif (ada penghasilan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan (tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya), dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
    Dan sekarang yang legal aja coba hitung berapa jumlah perusahaan yang mempunyai SIUP di Indonesia, dan kalau jujur semua berapa jumlah setoran pajak untuk negara????
    Belum lagi , yang ilegal????
    Kalau pengin liat mereka jujur atau enggak, gampang , apabila kekayaan seseorang melimpah dan usahanya banyak coba liat laporan pajaknya …… termasuk para pejabat. Nah disitu pasti ketahuan, mereka jujur apa nggak…………
    Termasuk seluruh Pegawai pajak, harusnya juga fair, berapa gaji mereka dan tunjangan mereka, berapa kekayaan mereka silahkan lapor ke KPK dulu, baru mereka bisa menjadi contoh untuk seluruh rakyat Indonesia.
    Sekarang kadang munafik juga aparat pajak kita (istilah kita oknum), di satu sisi mereka mentarget semua pengusaha kecil sampai besar, mengejar mengejar untuk memenuhi target pajak tapi mereka juga memperkaya diri sendiri dengan permainan pajak karena keahlian meraka.
    Tapi saya yakin insyaallah masih banyak orang jujur di negeri kita tercinta Indonesia, insyaallah.

    • Termasuk seluruh Pegawai pajak, harusnya juga fair, berapa gaji mereka dan tunjangan mereka, berapa kekayaan mereka silahkan lapor ke KPK dulu, baru mereka bisa menjadi contoh untuk seluruh rakyat Indonesia >> coba lihat di website kpk. sudah banyak petugas pajak yg lapor kekayaannya ke kpk, bahkan mulai dari level staff. seinget ane, yg ngekost di rumah ane ada orang pajak, anak masih kecil tapi sudah lapor juga ke kpk, karena pernah ada surat pemberitahuan kpk yg datang kerumah.

  11. Thanks Bung Diego & Bung Palapa,
    Nice article. Dari artikel ini kita menjadi tahu dan terbuka mata kita bahwa bicara potensi pendapatan negara dari pajak jumlahnya sangat besar dan rasio jumlah pegawai dengan wajib pajak termasuk besar jika dibandingkan dengan negara2 maju.

    Saya sangat setuju dengan penambahan rasio jumlah pegawai pajak dan seharusnya penambahan rasio pegawai pajak ini seiring juga dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia (salah satu faktor pertimbangan).

    Tanpa mengurangi adanya potensi pajak dari sektor2 industri kakap beserta semua strategi penghindaran pajak yg ada seperti artikel dan komentar di atas maka Tanah Abang dan pasar2 Induk di seluruh Indonesia sdh bukan rahasia lagi sebagai sektor2 non formal yang putaran uangnya sangat besar, ini bisa dilihat dari total dana pihak ketiga dari semua cabang/unit perbankan di lokasi pasar tsb berada (khusus u BRI, biasanya mempunyai unit2 dengan total aset besar dan dana pihak ketiga besar di wilayah sentra pasar Induk) dan para juragan besar di pasar Induk ini justru banyak yang belum menjadi wajib pajak.

    Khusus informasi data wajib pajak, jika pemerintah mau, maka BI bisa share data umum dengan Dirjen Pajak, dan mewajibkan semua bank2 memberikan nama & alamat debitur besarnya, berdasarkan nilai transaksi dan atau nilai saldo rata2 di setiap Cabang/Capem, Unit , kantor kas dengan range skala nominal, misalnya range Rp 500 jt sd Rp 5 M, Rp5 M sd Rp 50 M dst dst..

    Masalahnya mau apa tidak memang benar artikel di atas “butuh komitmen politik tinggi” dan menurut saya secara teknis bisa dan gampang.

    Jika itu bisa dilaksanakan dan dalam 2 tahun saja bisa lancar, maka target MEF 2 pun kurang dari 5 tahun terhitung dari 2014 bisa terpenuhi. 🙂

  12. penyelewengan pajak mmg umum terjadi di nagara manapun,baik itu di institusi maupun perorangan,di filipina yg lg hot baru2 ini mengenai manny pacquiao yg menggelapkan pajak penghasilannya dari dunia tinju sebesar USD50jt,klo di konversi sktr 600 milyar rupiah..tp di indonesia mungkin lbh parah lg,byk pengemplang pajak dr kalangan pengusaha kecil sampe kelas taipan,semakin gampang krn institusi pajak di bwh kendali mereka(pengusaha)..tp yg lbh memprihatinkan lg,hampir semua kasus korupsi pasti melibatkan anggota dpr,dan semakin byk parpol akan semakin membuka peluang terjadinya kebocoran keuangan negara!
    pertanyaan sederhananya,msh layakkah dpr di pertahankan?

  13. @Palapa, ini analisa apa beneran TNI-AL yang mau sih? kok mantab sekali.. 🙄

  14. Seharusnya kita semua harus jujur….kita ingin lihat negara ini besar, dengan potensi yang sangat besar..potensi Sumber daya alam dan potensi pertumbuhan ekonomi yang besar. Dibalik ini semua, ada potensi penerimaan pajak yang sangat besar. Tapi keinginan politik di negeri ini sangat bertentangan di mana Ditjen Pajak dibiarkan untuk tidak menjadi besar. Bagaimana mungkin semua keinginan kementerian khususnya kemenhan untuk mengadakan alutsista besar-besaran terwujud jika tidak ada anggaran di dalamnya. Jika saja APBN kita bisa lebih besar dari sekarang dengan makin kecil komposisi hutang dan makin besarnya porsi pajak, maka tidak ada yang perlu dikawatirkan untuk membagun TNI yang kuat. Sangat disesalkan negara ini hanya memilih dengan cara pembiayaan hutang padahal punya potensi yang besar untuk membiayai dirinya secara mandiri. PAJAK..jawabannya,…bayangkan tax ratio kita hanya 11-12% padahal negara lain sudah mencapai 15%. Saat inilah momentumnya…besarkan institusi pajak negeri ini, karena sesungguhnya jika kita sadari salah satu fungsi ketahanan negeri ini adalah mampu membiayai APBN nya bukan dengan hutang tetapi dengan uangnya sendiri. Dari pandangan saya, pajak adalah alat ketahanan bangsa…dan pajak adalah salah satu pilar suatu bangsa dan negara mampu berdiri….

  15. Cakep banget tuh : 10 Fregat TALWAR Class + T.O.T + Spek sendiri = Rusia kagak bisa nolak 😀

  16. Kalau Frigate Krivak Class Rusia gmn bung @Diego

    http://xxrntcs.devhub.com/img/upload/krivakji.jpg

  17. newyoudont@klo penjaranya msh yg itu2 jg rasanya percuma kawan,hukuman bener 18 thn tp bs ijin keluar relaksasi/ketemu keluarga/medical check up dll,di dlm sel jg mendapat perlakuan istimewa.
    Mereka harus dibuatkan penjara khusus dan terputus dr dunia luar,tdk blh dikunjungi selama menjalani hukuman dan jgn dikasi remisi

    • tahanan pake wig dan topi terus nonton konser 😀
      memang perlu perbaikan di semua bidang, momentum perbaikan sudah ada, walau masih samar tapi layak dipertahankan dan ditingkatkan

  18. bung nowyou,,
    bagaimana tidak berobat keluar negri. Kalao pembelian alat kesehatan di RS aja masih di korupsi..contoh ratu kentutt..

    • Mungkin harusnya pejabat diwajibkan berobat ke Puskesmas, biar nyaho dan benar2 bisa mewakili rakyat negeri ini.

      Jika pejabat wajib berobat dgn terlebih dahulu mengutamakan Puskesmas masing2 wilayahnya sebelum ada rujukan mungkin akan ada perbaikan pelayanan kesehatan di sana, dan efeknya masyarakat juga diuntungkan dgn pelayanan yg lebih baik

  19. gan boleh tanya kabar klewang ga, ko ga ada baunya lagi abis kebakar ?

  20. Parchim klas kalau ndak salah hanya berjumlah 16 ( Enambelas) Unit.

    ——————————————————
    16 (enambelas) Unit Parchim klas.
    16 ( enambelas) Unit LST kelas “Frosch”
    &
    7 (tujuh) unit PR kelas “Condor”

    Jumlah : 39 ( tigapuluh sembilan) Unit.

 Leave a Reply