Dubes Australia Bicara dengan Penasihat Suu Kyi yang Ditahan

 Tidak Dikategorikan  Komentar Dinonaktifkan pada Dubes Australia Bicara dengan Penasihat Suu Kyi yang Ditahan
Feb 112021
 

Canberra, JakartaGreater   –   Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan pada Kamis, 11-2-2021 bahwa, perwakilan Australia untuk Myanmar telah berbicara dengan Sean Turnell, pakar ekonomi dan penasihat dari Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.

Profesor Turnell , pada Sabtu, 6-2-2021 menyatakan dirinya ditahan -dan menjadi penangkapan pertama warga negara asing sejak kudeta militer 1 Februari lalu yang menumbangkan pemerintahan Suu Kyi yang terpilih secara demokratis.

“Duta Besar Australia dan Profesor Turnell membicarakan tentang kesehatannya, keselamatannya, dan kondisi ia dalam penahanan,” kata Payne, dirilis Antara, 11-1-2021.

Profesor Turnell adalah seorang profesor ekonomi di Macquarie University, Sydney, dan telah menjadi penasihat bagi Suu Kyi untuk mengambil kebijakan ekonomi sejak beberapa tahun lalu. Sebelumnya Australia pada pekan ini telah menyerukan pembebasan Turnell dengan segera.

Secara terpisah pada hari Kamis, 11-2-2021, ajudan dekat Suu Kyi juga ditahan dalam gelombang baru penangkapan, menyusul kudeta militer pekan lalu, ungkap pejabat partai.

Merespons kudeta yang terjadi di Myanmar, Pemerintah Amerika Serikat siap menjatuhkan sanksi kepada junta di Myanmar.

Militer Myanmar pada 1 Februari 2021 mengumumkan keadaan darurat saat mereka melakukan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi dan sejumlah pemimpin senior pemerintah Myanmar atas tuduhan kecurangan selama pemilihan umum tahun lalu.

*Foto: Aung San Suu Kyi. (@ Antara).

Setelah Terjadi Kudeta, Polisi Myanmar Ajukan Tuntutan ke Suu Kyi

 Tidak Dikategorikan  Komentar Dinonaktifkan pada Setelah Terjadi Kudeta, Polisi Myanmar Ajukan Tuntutan ke Suu Kyi
Feb 042021
 

Jakarta, JakartaGreater  –   Polisi Myanmar telah mengajukan tuntutan terhadap pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal dan dia akan ditahan hingga 15 Februari untuk penyelidikan, menurut dokumen polisi.

Tindakan itu menyusul kudeta militer pada Senin, 1/2/2021 dan penahanan terhadap peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi dan politisi sipil lainnya.

Pengambilalihan tersebut mempersingkat transisi panjang Myanmar menuju demokrasi dan menuai kecaman dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.

Permintaan polisi ke pengadilan yang merinci tuduhan terhadap Suu Kyi, 75, mengatakan enam radio walkie-talkie telah ditemukan dalam penggeledahan di rumahnya di ibu kota Naypyidaw. Radio itu diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin, katanya, dikutip Reuters, 3/1/2021.

Dokumen yang dilihat pada Rabu meminta penahanan Suu Kyi “untuk ditanyai kesaksiannya, meminta bukti dan mencari penasihat hukum setelah menanyai terdakwa”.

Sebuah dokumen terpisah menunjukkan polisi mengajukan tuntutan terhadap Presiden yang digulingkan Win Myint karena melanggar protokol untuk menghentikan penyebaran virus corona selama kampanye pemilihan November lalu.

Tuduhan terhadap Suu Kyi “hanya menambah pelanggaran aturan hukum di Myanmar dan proses demokrasi,” kata juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Stephane Dujarric kepada wartawan, Rabu.

“Kami terus menyerukan pembebasannya segera dan pembebasan segera presiden dan semua orang lainnya yang telah ditahan oleh militer dalam beberapa hari terakhir,” katanya.

Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi memenangkan pemilihan November dengan telak, tetapi militer, yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing, mengklaim pemungutan suara itu dirusak oleh penipuan dan membenarkan perebutan kekuasaan atas dasar itu. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.

Ketua Parlemen ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) untuk Hak Asasi Manusia, Charles Santiago, mengatakan tuduhan baru itu menggelikan.

“Ini adalah langkah yang absurd oleh junta untuk mencoba melegitimasi perebutan kekuasaan ilegal mereka,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Reuters tidak dapat segera menghubungi polisi, pemerintah atau pengadilan untuk dimintai komentar.

Suu Kyi menghabiskan sekitar 15 tahun dalam tahanan rumah antara tahun 1989 dan 2010 saat dia memimpin gerakan demokrasi negara itu, dan dia tetap sangat populer di rumah meskipun reputasi internasionalnya rusak atas penderitaan pengungsi Muslim Rohingya pada tahun 2017.

Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah Myanmar karena alasan ada kecurangan pada pemilu November tahun lalu. Namun, Komisi Pemilihan Umum di Myanmar membantah tuduhan tersebut.

Kelompok 7 negara dengan perekonomian terbesar dunia (G7) pada Rabu 3-2-2021 mengutuk kudeta militer di Myanmar dan mengatakan seluruh pihak harus menerima hasil Pemilu.

“Kami meminta militer (Myanmar, red) segera mengakhiri status darurat, mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan yang terpilih secara demokratis, dan membebaskan seluruh pihak yang ditangkap secara sewenang-wenang dan menghormati hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata G7 sebagaimana dikutip Antara, 3/2/2021 dari pernyataan tertulisnya.

Aung San Suu Kyi Minta Masyarakat Lawan Kudeta Militer

 Tidak Dikategorikan  Komentar Dinonaktifkan pada Aung San Suu Kyi Minta Masyarakat Lawan Kudeta Militer
Feb 012021
 

Yangon, JakartaGreater – Akun resmi Facebook milik partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) pada Senin, 1/2/2021 menerbitkan pernyataan atas nama pemimpin Aung San Suu Kyi, yang menyebutkan bahwa masyarakat harus melakukan protes dan melawan kudeta militer.

NDL mengatakan pernyataan itu, yang diunggah di laman Facebook dan biasanya digunakan oleh partai selama kampanye pemilu, ditulis sebelum kudeta pada Senin terjadi.

Reuters belum dapat menghubungi pejabat partai NLD untuk dimintai komentar, dirilis Antara, Senin, 1/2/2021.

Suu Kyi tidak terlihat di hadapan publik sejak ditangkap dalam penggerebekan pada Senin dini hari bersama sejumlah tokoh dan aktivis partai penting lainnya.

“Aksi militer merupakan tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran,” bunyi pernyataan tersebut, yang menerakan nama Pemimpin Suu Kyi tanpa disertai tanda tangannya.

“Saya meminta masyarakat untuk tidak menerima ini, untuk bertindak dan dengan sepenuh hati memprotes kudeta militer.”

Pernyataan itu dikeluarkan oleh pimpinan partai Win Htein, yang dalam catatan tulisan tangan di bagian bawah menekankan bahwa pernyataan itu asli sekaligus mencerminkan permintaan Suu Kyi.

“Saya bersumpah bahwa permintaan untuk rakyat ini adalah pernyataan asli dari Aung San Suu Kyi,” tulis Win Htein, yang tidak dapat dihubungi oleh Reuters.

China Perhatikan Situasi Myanmar

Pemerintah China menyatakan ikut memperhatikan kudeta militer di Myanmar dan berharap semua pihak dapat mengelola perbedaan dengan baik sesuai konstitusi, dan menegakkan stabilitas.

“Kami telah mencatat apa yang terjadi di Myanmar dan sedang dalam proses memahami lebih lanjut situasinya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada pengarahan pers harian di Beijing, Senin, 1/2/2021.

“China adalah tetangga yang bersahabat bagi Myanmar. Kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menangani perbedaan mereka dengan tepat di bawah konstitusi dan kerangka hukum, serta menjaga stabilitas politik dan sosial,” ujar Wang menambahkan.

Pada Januari saat berkunjung ke Myanmar, Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu dengan kepala militer Min Aung Hlaing, yang sekarang telah mengambil alih kekuasaan.

Ketika ditanya apakah Myanmar saat itu, dalam pembicaraan antara Wang Yi dan Min Aung Hlaing, mengisyaratkan kemungkinan adanya kudeta, juru bicara Wang hanya mengulangi pernyataan sebelumnya.

China telah lama memainkan peran penting di Myanmar, yang dulu bernama Burma, serta berdiri di samping negara tersebut selama masa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin militer, tetapi juga bekerja sama dengan Aung San Suu Kyi ketika dia menjadi pemimpin.

Sang peraih hadiah Nobel, Suu Kyi, ditangkap bersama para pemimpin lain partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang ia pimpin dalam penggerebekan pada Senin dini hari.

China memiliki kepentingan ekonomi strategis di Myanmar. Jaringan pipa minyak dan gas utama China mengalir melalui negara itu.

China juga mendorong Koridor Ekonomi China-Myanmar, sebuah jaringan transportasi dan proyek lain yang melewati daerah tempat faksi etnis minoritas sering bertempur satu sama lain serta melawan pasukan pemerintah.

Pertempuran di timur laut Myanmar terkadang membuat para pengungsi lari menyelamatkan diri dari perbatasan ke China, yang memicu kemarahan Beijing.

ASEAN Respons Situasi Politik Myanmar

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendesak agar pihak-pihak terkait dalam situasi politik di Myanmar, usai kudeta militer dan penangkapan tokoh pemerintahan, untuk bersikap sejalan dengan prinsip Piagam ASEAN.

“Negara anggota ASEAN mengikuti secara saksama perkembangan terkini di Republik Persatuan Myanmar,” rilis pernyataan resmi ASEAN, pada Senin, 1/2/2021.

“Kami mengingatkan kembali mengenai tujuan dan prinsip yang termaktub dalam Piagam ASEAN, termasuk kepatuhan pada prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan serta pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,” kata ASEAN.

Militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan pada Senin fajar.

Otoritas militer, seperti dikutip Reuters, mengumumkan bahwa kekuasaan pemerintah telah dipindahtangankan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing –yang menyebut kudeta itu sebagai respons atas kecurangan pemilu tahun lalu.

Negara-negara anggota ASEAN, dalam pernyataan terpisah, juga menyeru semua pihak di Myanmar menahan diri dari aksi lanjutan yang dapat memperburuk situasi.

Militer Myanmar Tahan Aung San Suu Kyi

 Tidak Dikategorikan  Komentar Dinonaktifkan pada Militer Myanmar Tahan Aung San Suu Kyi
Feb 012021
 

New York/Singapura, JakartaGreater – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk keras penahanan Aung San Suu Kyi serta sejumlah pemimpin politik Myanmar lainnya, dan “mendesak pihak militer untuk menghormati kehendak rakyat Myanmar”, demikian dinyatakan juru bicara.

“Perkembangan ini menunjukkan serangan yang serius terhadap reformasi demokratis,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, Minggu (31/1) waktu New York, AS, atau Senin, 1/2/2021, waktu Myanmar, dirilis Antara.

“Semua pemimpin harus bersikap untuk kepentingan terbesar dalam reformasi demokrasi Myanmar, dengan melakukan dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan, dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental.”

Pihak militer Myanmar mengumumkan status kedaruratan pada Senin usai mereka melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior di pemerintahan, sebagai aksi yang mereka sebut untuk merespons kecurangan pemilu tahun lalu.

Dalam sebuah video yang disiarkan di saluran televisi milik militer, disebutkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Sementara itu, Singapura menanggapi kejadian ini dengan menyatakan kepedulian besar dan meminta semua pihak menahan diri serta mengambil jalan yang menghasilkan perdamaian.

“Singapura menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi terkini di Myanmar. Kami mengamati situasi ini secara lekat dan berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, mengutamakan dialog, dan bekerja untuk hasil positif dan damai,” kata Kementerian Luar Negeri Singapura dalam pernyataan lewat surel, dikutip Reuters.

AS Desak Aung San Suu Kyi Dibebaskan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken meminta para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan beberapa orang lainnya yang ditahan dalam penyerbuan pada Minggu malam (31/1) di negara itu.

Blinken dalam sebuah pernyataan menyampaikan bahwa Amerika Serikat menyatakan “keprihatinan dan kekhawatiran besar” atas laporan penahanan pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil Myanmar.

“Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan dalam pemilihan umum demokratis pada 8 November,” kata Blinken.

“Amerika Serikat mendukung rakyat Myanmar dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan. Pihak militer harus segera membalikkan tindakan ini,” ujar dia.

Tentara Myanmar pada Senin (1/2) mengumumkan keadaan darurat saat mereka menyatakan melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior pemerintah Myanmar sebagai tanggapan atas kecurangan selama pemilihan umum tahun lalu.

Sebuah video yang disiarkan di televisi milik militer Myanmar menyebutkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada panglima angkatan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Reaksi Dunia

Sejumlah politisi dan pengamat, khususnya dari luar Myanmar, menyampaikan tanggapan mereka atas kejadian tersebut, sebagaimana dikutip dari laporan Reuters.

Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki

“Amerika Serikat menentang segala upaya  mengganti hasil pemilu terakhir ataupun menghalangi transisi demokratis di Myanmar, serta akan mengambil langkah melawan pihak yang bertanggung jawab jika upaya-upaya tersebut tidak dihentikan.”

Menteri Luar Ngeri Australia Marise Payne

“Pemerintah Australia amat prihatin dengan laporan bahwa militer sekali lagi berupaya mengambil alih Myanmar dan telah menahan Kanselir Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint.”

“Kami meminta pihak militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum, juga agar segera membebaskan semua pemimpin sipil dan pihak lainnya dan ditahan dengan melawan hukum.”

Sejarawan dan pengarang Myanmar, Thant Myint-U

“Pintu baru saja terbuka untuk masa depan yang sangat berbeda. Saya khawatir bahwa tidak ada satu pun yang mampu mengontrol apa yang akan terjadi kemudian. Dan mengingat bahwa Myanmar adalah suatu negara yang dibanjiri senjata, dengan beragam etnis dan agama, di mana jutaan orang kesulitan mencari makan.”

Direktur Advokasi Asia di Human Rights Watch, John Sifton

“Junta militer yang menguasai Myanmar selama beberapa dekade sesungguhnya tidak pernah mundur dari kekuasaan […] Mereka tidak pernah menyerah kepada otoritas sipil, maka kejadian hari ini bisa disebut hanyalah menunjukkan realitas politik yang memang telah ada.”

“AS dan negara-negara lain dengan upaya sanksi harus menyampaikan pesan yang kuat hari ini, dengan segera mencabut pelonggaran sanksi dan menjatuhkan sanksi ekonomi secara ketat dan langsung kepada otoritas militer serta para konglomerat; juga menekan negara kunci, termasuk Korea Selatan dan Jepang, agar menarik bisnis mereka (dari Myanmar). Junta Myanmar tidak ingin kembali lagi menjadi pengikut China.”

Pakar Asia Tenggara di Center for Strategic and International Studies di Washington, Murray Hiebert

“AS, pada Jumat (29/1), bergabung dengan negara-negara lain dalam mendesak agar pihak militer tidak menjalankan ancaman kudeta. China akan mendukung Myanmar seperti dilakukannya dahulu ketika militer mengusir Rohingya.”

“Pemerintahan Biden menyebut akan mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. Namun para pejabat militer tingkat tinggi (di Myanmar) sudah dikenai sanksi, jadi belum jelas saat ini apa yang dapat dilakukan oleh AS secara konkret.”

Menlu Retno Marsudi Temui Aung San Suu Kyi

 Tidak Dikategorikan  Komentar Dinonaktifkan pada Menlu Retno Marsudi Temui Aung San Suu Kyi
Sep 052017
 
Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing di Nay Pyi Taw, Myanmar, 4/9/2017. (Sekretariat Kabinet)

Nay Pyi Taw – Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, di Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9/2017) waktu setempat.

Retno Marsudi meminta agar Otoritas keamanan Myanmar segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim Rohingya.

Retno Marsudi mengatakan Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan di Rakhine telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang memakan banyak korban meninggal, luka-luka dan kehilangan tempat tinggal.

“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar,” ujar Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam pertemuan, sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI.

Pertemuan Menlu Retno dengan Jenderal Hlaing berlangsung lebih dari satu jam dan merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia dengan otoritas Myanmar untuk membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.

Menlu RI menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya pembangunan inklusif dan rehabilitasi kondisi di Rakhine state, antara lain pembangunan rumah sakit di Marauk U; program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi; dan peningkatan kapasitas termasuk oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

“Para LSM Indonesia telah lama bekerja sama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang,” tutur Retno Marsudi.

Bertemu Aung San Suu Kyi

Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, di Kantor Kepresidenan, Nay Pyi Taw, Myanmar, 4/9/2017. (Sekretariat Kabinet)

Seusai bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, di di Kantor Kepresidenan, Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9/2017) waktu setempat.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo mengatakan, dia hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu.

“Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan” ujar Retno sebagaimana dikutip siaran pers Kemlu RI.

//platform.twitter.com/widgets.js

Menlu RI menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State, yang disampaikan secara langsung kepada State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi.

Empat elemen ini terdiri dari: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, di Kantor Kepresidenan, Nay Pyi Taw, Myanmar, 4/9/2017. (Sekretariat Kabinet)

“Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk,” jelas Menlu RI.

Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan. (Setkab.go.id).

SBY Minta Aung San Suu Kyi Segera Atasi Rohingya

 Tidak Dikategorikan  Komentar Dinonaktifkan pada SBY Minta Aung San Suu Kyi Segera Atasi Rohingya
Sep 032017
 
Penduduk Rohingya lari dari kampung halaman (Maung Zarni @drzarni)

Kuala Lumpur – Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta kepada Penasehat Pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi, segera bertindak mengatasi krisis Rohingnya.

“Rohingnya ini masalah yang sangat serius, kita berharap sebagai sahabat Myanmar, Myanmar sungguh serius untuk mengelola permasalahan ini,” ujar SBY seteah selesai menjadi pembicara kunci Seminar Demokrasi di Asia Tenggara: Capaian, Tantangan dan Prospek pada Sabtu 2-9-2017 di Kuala Lumpur, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional HAM Malaysia (SUHAKAM).

Kalau salah pengelolaan, ujar SBY, katakanlah dibiarkan pembunuhan yang secara sistematis sedang terjadi seperti sekarang ini dengan apapun alasanya bisa menjurus ke pelanggaran HAM berat, “etnis cleansing” atau “genoside”.

“Dan itu berat sekali sebab kita tunduk pada HAM, tidak tunduk pada piagam ASEAN, padahal semua anggota harus menghormati demokrasi, HAM dan ‘rule of law’ sehingga tidak bisa lepas dari itu semua,” ujar SBY.  Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dirinya mengikuti perkembangan di Myanmar dan masalah etnis Rohingya memang sudah melebihi kepatutannya.

“Saya mengerti masalah Rohingya adalah masalah komplek bagi Myanmar, isu ini sangat sensitif bagi Myanmar tetapi meskipun komplek dan sensitif tidak boleh tidak ada solusi, bagaimanapun harus ada soluasi. Solusinya harus adil, bijak, permanen sambil merujuk kepada HAM, nilai demokrasi dan hukum internasional,” ujar SBY.

SBY mengharapkan konflik Rohingnya jangan sampai menimbulkan gelombang radikalisme dan terorisme serta jangan sampai menjadi konflik antar agama yang dampaknya makin serius lagi.

//platform.twitter.com/widgets.js

“Kita masih berharap Myanmar dengan Aun San Suu Kyi bisa melakukan sesuatu. Ini sudah menjadi perhatian dunia. Bukan hanya negara Islam, bukan hanya Indonesia dan Malaysia tetapi ASEAN dan dunia,” tutur SBY. Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono berfikir ASEAN juga harus melaksanakan sesuatu dan tidak boleh mengatakan ini hanya urusan dalam negeri Nyanmar.

“Kita mempunyai tradisi tidak mencampuri negara-negara anggota tetapi dalam hal ini tidak kena. Ingat kita punya ‘new ASEAN charter’. Jadi ‘community’ dan dalam piagam itu jelas sekali, semua negara harus hormati demokrasi, HAM dan ‘rule of law’.

Jadi wajib bagi Myanmar dan semuanya untuk menyelesaikan masalah ini sebab telah menyentuh urusan HAM, ‘rule of law’ dan demokrasi,” ungkap SBY. SBY mengatakan Myanmar adalah keluarga sendiri oleh sebab itu harus melaksanakan sesuatu daripada nanti diambil alih dunia.

“Saya beberapa kali komunikasi dengan pemimpin Myanmar, dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Saya pernah berkunjung ke Myanmar dengan agenda utama Rohingnya. Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan. Kami tidak masuk politiknya, waktu itu saya sampaikan agar laksanakan demokrasi dan tangani Rohingya,” ucap SBY, dirilis Antara.

SBY mengatakan Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi telah memberikan pernyataan bagus tetapi harus lebih dari pernyataan. Harapan saya kepada Ibu Aung San Suu Kyi, dunia sudah menobatkan beliau sebagai tokoh perdamaian, banyak harapan kepada beliau. Sekarang saatnya menunjukkan ‘wisdom’ beliau,” jelas Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono.

Aung San Suu Kyi Kunjungi Indonesia Januari 2017

 Tidak Dikategorikan  Komentar Dinonaktifkan pada Aung San Suu Kyi Kunjungi Indonesia Januari 2017
Jan 052017
 
Dok. Aung San Suu Kyi (AP Photo/ Evan Vucci)

Jakarta – Pemimpin ‘de facto’ Myanmar Aung San Suu Kyi direncanakan mengunjungi Indonesia pada akhir Januari 2017, sebagai kunjungan perkenalan sejak negara tersebut memiliki pemerintahan baru, pada Maret 2016.

“Ini akan menjadi kunjungan perkenalan karena sejak pemerintah baru terbentuk tahun lalu, pemimpin kami belum pernah mengunjungi Indonesia,” ujar Duta Besar Myanmar untuk Indonesia U Aung Htoo, di sela Peringatan 69 Tahun Kemerdekaan Myanmar, di Jakarta, 4/1/2016.

Kunjungan Konselor Aung San Suu Kyi ke Tanah Air selain untuk berdialog dengan pemimpin Indonesia, juga untuk berterima kasih atas bantuan dan dukungan terhadap rakyat Myanmar.

Pada 29 Desember 2016, Presiden Joko Widodo melepas 10 kontainer bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk masyarakat Rakhine, Myanmar yang terdiri atas mi instan, makanan, dan susu bayi, serta pakaian.

Selain itu, Pemerintah Myanmar berharap melalui kunjungan Suu Kyi hubungan kedua negara semakin erat khususnya dalam kerja sama ekonomi.

Aung Htoo dalam pidatonya menyebutkan bahwa investasi Indonesia ke Myanmar masih sangat terbatas dan nilai perdagangan kedua negara kurang dari 500 juta dolar AS.

Meskipun sejauh ini telah terjalin kerja sama yang baik antara perusahaan asal Indonesia, Lippo Group, dan mitranya di Myanmar yakni Pan Hlaing Group dalam pembangunan rumah sakit, Pemerintah Myanmar ingin lebih mendorong peningkatan investasi dan kerja sama perdagangan antarkedua negara.

Myanmar menyambut baik minat investasi dari beberapa BUMN Indonesia, seperti PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk mengembangkan bisnis di negara tersebut.

“Pertamina sedang menjajaki rencana pembukaan SPBU, sementara Telkom ingin mengajukan izin usaha di Myanmar,” kata Aung Htoo pula.

Antara