Agu 292017
 
Konpers: Hasil Perundingan Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport, Jakarta, 29/8/2017. (Kementerian Keuangan)

Jakarta – Pemerintah dan PT Freeport Indonesia melakukan perundingan kesepakatan tahap akhir terkait perpanjangan kontrak penambangan di Indonesia.

“Ini perundingannya sejak awal tahun ini dan mulai intensif tiga bulan lalu. Dengan berbagai upaya semaksimal yang bisa kami lakukan, dan dengan kerja sama yang baik. Jadi semua instansi pemerintah, dicapai beberapa hal, walaupun ini tidak mudah ya,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 29/8/2017.

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia sepakat untuk menempuh jalur perundingan, untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017.

Dari hasil perundingan disepakati sebagai berikut :

  • Pertama,  divestasi yang akan dilakukan PT. Freeport menjadi 51 persen. Pada saat ini masih dirundingkan secara detail dan akan dilampirkan di IUPK. Terkait yang tidak bisa diubah sampai konsensi dan kontrak selesai akan ada pembicaraan lanjutan.
  • Kedua, Freeport sepakat untuk bangun “smelter” sampai dalam jangka waktu lima tahun, sejak IUPK-nya diterbitkan. Secara detailnya akan dilampirkan pada keterangan selanjutnya.
  • Ketiga, Freeport telah sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara.

“Jadi besarannya lebih baik dibandingkan penerimaan negara di bawah perjanjian kontrak karya sebelumnya,” ujar Jonan, dirilis Antara.

Dari pihak pemerintah hadir Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dari pihak PT Freeport hadir President dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia.

Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati poin tersebut, sebagaimana diatur dalam IUPK, maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2×10 tahun hingga tahun 2041.

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan dokumentasi dari struktur yang disepakati, dan PT Freeport Indonesia akan mendapatkan persetujuan korporasi yang dibutuhkan.

“Saya mau detail dan teknisnya akan diselesaikan dalam Minggu ini,” kata Jonan, menegaskan.

 Posted by on Agustus 29, 2017
Jan 142016
 
Freeport Indonesia

Jakarta- Hari ini, Kamis (14/1/2016), adalah batas waktu penawaran saham perusahaan tambang Freeport kepada Indonesia. Dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi telah menerima penawaran divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen, sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan perusahaan tambang Freeport menawarkan harga sebesar US$1,7 miliar, atau setara Rp23,67 triliun untuk 10,64 persen saham yang diajukan kepada pemerintah.

“Mereka telah menawarkan saham sesuai dengan PP No 77 Tahun 2014. Dalam suratnya disebutkan nilai 100 persen saham Freeport US$16,2 miliar. Maka, 10,64 persen jadi US$1,7 miliar,” ujar Bambang Gatot Ariyono, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016.

Bambang menjelaskan, pihaknya segera membentuk tim dari berbagai kementerian lembaga yang nantinya akan mengevaluasi hasil nilai harga saham yang diajukan anak perusahaan Freeport Mc-MoRan ini.

Opsi lain adalah menunjuk konsultan independen untuk menilai harga saham Freeport.

“Tugas pemerintah untuk mengevaluasi apa yang disampaikan Freeport dan bisa menunjuk konsultan independen untuk menilai,” kata dia.

Berdasarkan evaluasi-evaluasi itu, tim yang dibentuk atau konsultan yang ditunjuk pemerintah nantinya akan bertemu dengan Freeport Indonesia terkait kesepakatan harga. Keputusan nantinya berdasarkan persetujuan antara kedua pihak.

“Kami tidak mau berlama-lama. Harus cepat. Tentu akan melibatkan para pihak. Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan lain-lain,” ujarnya.

Sumber : Vivanews.co.id

 Posted by on Januari 14, 2016
Jul 032015
 
PT Freeport Indonesia

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan sejumlah syarat sebagai kesediaan pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan habis 2021 mendatang. Syarat tersebut disampaikan Jokowi kepada James R. Moffett, Chairman Freeport-McMoran, saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan pagi (2/7) tadi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang ikut dalam pertemuan mengatakan beberapa syarat yang diajukan Jokowi lebih bersifat normatif.

Pertama, Freeport harus lebih mempercepat proses pembangunan ekonomi Papua dan juga Indonesia.

“Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 16 tentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua,” kata Sudirman.

Kedua, Jokowi meminta Freeport untuk meningkatkan kandungan lokal dalam mengerjakan proyek tambang bawah tanah sampai kegiatan operasional sehari-hari.

“Bahkan tadi Freeport menyampaikan akan membeli alat berat dari PT Pindad (Persero), kemudian juga akan membeli sebagian bahan peledak yang dibutuhkan dari Pindad dan Dahana sehingga alokasi belanjanya bisa diserap badan usaha milik negara (BUMN),” jelasnya.

Ketiga, Freeport diminta Jokowi untuk meningkatkan partisipasi dalam membangun infrastruktur wilayah di tempatnya beroperasi.

“Secara khusus, Presiden ingin PLTA Uru Muka 1.000 megawatt (MW) bisa dibangun oleh Freeport. Kalau itu dibangun maka 400 MW diantaranya bisa dimanfaatkan Freeport untuk tambang bawah tanah, sisanya bisa dipakai masyarakat setempat,” jelas Sudirman.

Tiga syarat tersebut menurut Sudirman telah dipercayakan oleh Jokowi kepadanya untuk terus diikuti proses realisasinya. Selain tiga hal tersebut, Jokowi juga meminta pembahasan teknis perpanjangan izin Freeport bisa dilakukan dengan hati-hati.

CNN Indonesia

 Posted by on Juli 3, 2015