JakartaGreater.com - Forum Militer
Jun 092017
 

Presiden @jokowi mengutuk keras & sampaikan rasa duka mendalam kpd para korban serangan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur.


Presiden RI Joko Widodo yakin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan kekuasaan TNI jika dilibatkan untuk menangani terorisme dalam revisi UU Antiterorisme. Menurutnya, hal itu karena sudah ada mekanisme kontrol yang berjalan dari masyarakat.

“Sekarang ini kan masuk dalam alam keterbukaan, ada yang ngontrol kok, masyarakat, LSM, bisa kontrol mereka. Kenapa kita harus ketakutan dengan masa lalu,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/6).

Ia menyampaikan hal itu terkait dengan adanya wacana dan kajian untuk melibatkan TNI dalam revisi UU Antiterorisme.

Presiden menambahkan, ke depan justru alam demokrasi akan semakin terbuka.

“Artinya ada yang kontrol tapi yang paling penting dan itu sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam tindakan-tindakan ini dan kita ingin agar koridor hukum makin jelas dan efektif. Jangan sampai kita ini hanya berdebat terus padahal terorisme sudah di depan kita, di Marawi lho,” katanya.

Presiden dalam forum KTT Arab Islam-Amerika di Riyadh pada 21 Mei 2017 menyampaikan pentingnya pendekatan soft power di samping hard power untuk mengatasi terorisme, namun tak lama sekembali dari Riyadh, terjadi ledakan bom di Kampung Melayu.

Oleh karena itu, Presiden kemudian mengambil sikap tegas bahwa Indonesia memerlukan revisi UU Antiterorisme yang lebih menyeluruh atau mencakup termasuk dari sisi pencegahan, derasikalisasi, hingga penindakannya.

Menurut Kepala Negara, aksi teror kini tak lagi melihat sasaran sebab dalam kejadian di Kampung Melayu justru para korban adalah masyarakat biasa termasuk sopir kopaja, pemilik lapak, karyawan, dan mahasiswa.

“Enggak mikir lagi yang berada di situ siapa,” katanya.

Presiden pun kemudian menyampaikan bahwa dengan revisi UU Antiterorisme diharapkan aparat mempunyai payung hukum dalam bertindak secara preventif menangani terorisme.

“Jangan kayak sekarang kejadian, baru bisa bergerak,” katanya.

Ia juga setuju jika TNI masuk dalam UU tersebut sebab terorisme bukan sekadar tindak pidana melainkan juga ancaman untuk negara.

“Nah mengenai TNI masuk di sebelah mana masih dalam pembahasan dengan DPR. Kalau menurut saya ya di tempat-tempat yang sangat sulit, di udara, di laut, atau menurut lokasi tertentu yang diberikan perintah dari panglima tertinggi. Tapi itu masih dalam pembahasan,” kata Presiden Jokowi.

Sumber: Antara

Berbagi

  3 Responses to “Tangani Terorisme, Presiden Yakin Tak Ada Penyalahgunaan Kekuasaan TNI”

  1.  

    Setuju mr president, preventif n kuratif tni jg terlibat, ancaman thd nkri hrs dilawan dg full resource negara yg dimiliki. Jgn ragu, para anggota ?ewan yg terhormat, sgr tetapkan uu anti teroris!

  2.  

    Setuju saja TNI ikut, tapii ini berarti ada dualisme operasi dong dalam penanganan teroris dengan Kepolisian?
    Semoga saja dengan terlibatnya TNI bisa mengubah pandangan masyarakat tertentu yg merasa selama ini penganan teroris yg dilakukan Kepolisian banyak keganjilan,
    Dan keganjilan itulah yg mgkin menyebabkan Target kejadian di kampung melayu adalah Pihak Anggota Kepolisian,
    Jgn sampai nanti ada anggapan masyarakat tertentu pihak TNI sama saja penanganannya seperti Kepolisian bnyak ganjil2 tak terselesaikan yg tujuannya baik untuk hentikan Radikal malah menghantam balik.

  3.  

    Akhirnya polisi keteter juga karena terorisme bukan isu lokal doang, sehingga sumber daya polisi tdk memadai walau sudah dikucurkan dana yg tdk sedikit! BBPT tetap sebagai koordinator sehingga terjadi sinkronisasi setiap stakeholder yg dilibatkan! :iloveindonesia :2thumbup

 Leave a Reply