Jan 072015
 

Kapal-2

Harian terkemuka Thailand, Bangkok Post, menurunkan tajuk rencana yang mengkritik kebijakan penenggelaman kapal yang diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam artikel pada Minggu 5 Januari 2015 lalu tim editor Bangkok Post menulis judul “Indonesia Keliru”.

Tim editor Bangkok Post menyebut kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang mulai direalisasikan pada awal Desember 2014, dianggap kurang bersahabat, tidak ramah, dan tak diplomatik. Menurut mereka, penyebab Indonesia merugi dan tidak bisa memaksimalkan keuntungan dari sektor maritim karena langkah Pemerintah RI sendiri.

“Indonesia kehilangan banyak ikan, karena hanya orang asinglah yang bisa menangkap ikan yang tidak bisa ditangkap oleh nelayan Indonesia sendiri. Kebijakan itu justru malah mengalihkan isu utama yang tengah dihadapi,” tulis tim editor BP.

Jumlah kerugian yang diklaim oleh pihak Indonesia per tahun sebesar US$20 miliar dianggap hanya dibesar-besarkan. Indonesia pun dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjaga teritori perairannya yang luas, sehingga kerap kecolongan.

“Hal ini terlihat jelas. Presiden Indonesia mengklaim sekitar 4.500 kapal ikan ilegal beroperasi di wilayah perairannya setiap hari. Hal itu sederhana saja, karena Indonesia tidak mampu menegakkan hukum di negaranya dan melindungi teritorinya,” kata mereka.

Namun bukan berarti ketidakmampuan Indonesia untuk melindungi asetnya kemudian dijawab dengan hukuman berat bagi mereka yang melanggar teritori perairannya.

Dalam data mereka, Pemerintah Indonesia melalui TNI Angkatan Laut telah menenggelamkan dua kapal Negeri Gajah Putih dan tiga kapal asal Vietnam. Namun, BP memperingatkan bahwa aksi tersebut bisa menyerang balik Indonesia.

Kebijakan Indonesia, kata BP, berpotensi menimbulkan reaksi dari pihak Vietnam, walaupun hingga saat ini pemerintah mereka belum mengeluarkan pernyataan soal penenggelaman kapal.

“Sebagai contoh, otoritas Vietnam akan mulai melucuti aset warga Indonesia yang dianggap melanggar hukum setempat,” ujar BP.

BP, kemudian menyarankan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk melindungi kesatuan ASEAN menjelang proses integrasi kawasan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. Rencana baru Presiden Jokowi yang menegakkan hukum dengan tindak kekerasan semacam itu, dianggap BP bisa membahayakan kesatuan di ASEAN.

Bahkan, BP turut menyamakan Indonesia dengan Tiongkok yang ngotot dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan, sehingga berpotensi menganggu keamanan di kawasan.

“Indonesia perlu diam sejenak dan membahas masalah ini melalui jalur diplomatik atau berisiko menanggung serangan balik,” kata BP.

Lucunya, BP juga menyebut bahwa Pemerintah Thailand turut memiliki kebijakan penenggelaman kapal bagi nelayan yang melanggar teritori perairan Negeri Gajah Putih.

“Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas setempat telah menyita ratusan kapal karena telah melanggar teritori Thailand. Pelaku yang paling sering tertangkap berasal dari Vietnam, Kamboja dan Myanmar,” kata mereka. (viva.co.id).

  97 Responses to “Thailand Kritik Kebijakan Penenggelaman Kapal Jokowi”

  1.  

    Kalau ga mau di tenggelemin, ya jangan maling…gitu aja kok repot….

  2.  

    Jokowi : apa saya perlu tenggelamkan bangkok juga !!!

  3.  

    Bener juga…klo ga mau di tenggelamin..thailand di jadiin provinsi NKRI aja..sama malaysia dn singapura..jadi cita2 gajah mada dlu jman majapahit terulang kembali..jdi mreka bsa nangkap ikan di mari..itulah solusinya..krim jwban ke bangkok post kaya gni..pasti mantap.dn masuk akal tentunya..drpda artikel mreka yg kga logic..

  4.  

    Mmm lucu, ini koran sahamnya milik sapa ya? Jgn2 punya yg suka ngambil ikan. Biarin aja tuh……

  5.  

    maju terus bu susi/pak jokowi……. enak saja thailand maling ikan tapi tidak mau terima resikonya…dasar negara maling…. sudah salah masih menyalahkan orang lain…

  6.  

    terus kalo pager rumah gua ada bolongnya ente bisa seenaknya masuk dan ngelompatin pager gue??!!! helooo yg ada gw tempeleng lo

  7.  

    “Bahkan, BP turut menyamakan Indonesia dengan Tiongkok yang ngotot dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan, sehingga berpotensi menganggu keamanan di kawasan.”

    Ya, kami malah senang disamakan dengan Tiongkok, berarti mental kami sudah mental negara besar, bukan mental inlander seperti kalian.

  8.  

    Poros Maritim sendiri ..sebuah ide briliant dan keharusan.

    agenda “Penenggelaman Kapal Ikan” tidak ada salahnya di kaji ulang.
    apa manfaat ekonominya ?, apa dampak politiknya?
    tentu dalam bungkus penegakan hukum serta kedaulatan.

    sebuah kebijakan agresiv yg dijalankan secara KASAR memang mengundang reaksi balik,
    pemerintahan terdahu menggunakan diplomasi soft dan Hard dlm MEF,
    tidak ada salahnya mengikuti pola lama “thousand friends zerro enemies”
    buat kondisi negara tetangga merasa bersahabat dan selalu menjadi teman, tanpa menukar nasionalisme kita dgn kepentingan asing.

    “Tujuan Kebijakan poros maritim ini pastinya menitik beratkan pondasi ekonomi Negara pada Industri Maritim itu sendiri”

    Alih2 ditenggelamkan sehingga menimbulkan ketegangan antar negara tetangga jelas memang tidak produktif., lebih baik justru diajak kerja sama, lautan Nusantara sangat Luas, tapi pastikan tangkapan IKAN dari wilayah NKRI diserahkan kepada Badan Usaha Negara ini pula, dgn tetap menggunakan mekanisme trading, semua senang, semua kebagian rejeki.
    tentu z harus dibuat aturan2a tersendiri, misalnya :
    Kapal,crew nelayan asing harus didaftarkan kepada regulator (bakamla), ada bea jaminan, membuat perjanjian penyerahan hasil tangkapan kepada pihak Indonesia.
    bagaimana dgn pelanggaran2 atas perjanjiannya…?
    katakan Jika ada Nelayan Asing membawa hasil tangkapannya kabur keluar teritori, langsung ditembak ditempat pun …gue setuju.!!! hehe.

    alternatif ini meringankan Negara dlm pengadaan Armada Kapal yg diperlukan.

  9.  

    Perintah penenggelaman kapal asing ilegal justru dibuat untuk melindungi nelayan dan aset dalam negeri, tegas bukan berarti kejam ini yang harus diperhatikan oleh Thailand.
    Justru Thailand sendiri yang patut dipertanyakan kenapa mereka memperbolehkan US untuk membuka penjara”Guantanamo” di tanah mereka?

  10.  

    ini adalah tangtangan dari media kacangan thailand yg songong, yang harus dijawab oleh TNI dengan mewujudkan TNI-AL yang kuat, solid dan bersih………………Lanjut bu !!!

  11.  

    Betul2 songong tu sitai kucing,,,klu berak tu cebok dlu,,emang tu media ngk tau dri,,HIDUP NKRI

  12.  

    Maling pasti undang2 dan hukum pasti dianggap salah…bangkok..atau bengkong…

  13.  

    yg jadi masalah.. gimana nih caranya gue punya kapal tuna secepatnya sebelum pada punya pikiran yg sama ?

  14.  

    Galakkan nelayan indonesia dan sarananya hasil ikan nelayan

  15.  

    Baru tahu sekarang, ternyata di Astengg ada maling koplak selain malingsia..

  16.  

    Teruskan jangan gentar big brather…tunjukkan kewibawaanmu. Mreka bilang begitu karna sudah mati rasa, bertaun2 ktbiarin nyolong bgt hukum ditegakan malah protes. Ledakannya kurang masif minimal 5kpl/hr,tq

  17.  

    terima kasih bangkok post…..artikel anda menyadarkan kami akan potensi ikan dan menyatukan kami sesama warga indonesia…. minimal warga jkgr. kesempatan emas bagi nelayan lokal apalagi klo bisa ekspor…. duit pajak nya lumayan bwat beli destroyer

  18.  

    tuh nglunjak kan ……
    tuh sok paling bener kan padahal jelas maling …..
    tuh yang katanyah ngaku “teman” sesama anggota asean
    begitu terusik kepentingan nasionalnya langsung koar-koar mengancam …….

    jangan pernah tunduk terhadap tekanan asing …… jadilah bangsa besar yang pemberani

  19.  

    dipikir2 tuh media thai berhasil mengadu domba

  20.  

    Kalau saya,punya ide gila.
    gimana kalau nelayan2 demit asing ini,di sabotaje aja…lubangin aja tuh kapal asing.biar tenggelam skalian awaknya.dg begitu,TNI hemat amunisi,bom,biar tetangga ga berisik.

  21.  

    poros maritim yang digadang oleh presiden jokowi memiliki 2 tujuan utama (menurut persepsi saya).
    1. dari segi hukum dan ekonomi. secara garis besar kita semua sudah banyak yang tau tujuannya.
    2. dari segi hukum dan politik. cara BP menyamakan kita dengan tiongkok ada benarnya. hanya saja perbuatan yang dilakukan chgina lebih ngawur bila dibandingkan dengan indonesia. tiongkok tidak punya alasan kuat, kemudian melakukan “percobaan” klaim sepihak ataupun yang telah dilakukannya (bukan lagi klaim sepihak: konflik china-vietnam sebelumnya, china memenangkan sengketa dengan senjata. cari sendiri. saya lupa). tujuan china adalah mendapat wilayah baru dengan cara occupation atau pendudukan. sama seperti crimea oleh rusia. atau timor timur oleh indonesia. meskipun dilakukan melalui jajak pendapat. intinya adalah memasukkan wilayah yang bukan miliknya, menjadi miliknya. SEMENTARA indonesia tidak seperti itu. indonesia melakukannya di teritorialnya sendiri. dan BP mengakui itu. JELAS BEDA. secara politik, saya menganngap presiden jokowi adalah politikus jenius. dengan menegaskan teritorinya melalui cara seperti ini (musuhin nelayan asing, sebenarnya musuhin klaim sepihak negara asing), kita tinggal menunggu waktu saja sampai negara-negara tetangga kita mengetahui dengan dengan jelas mana batas-batas wilayah kita, tanpa perlu kita beritahu secara langsung. sama seperti israel dengan tank nya melawan sipil, dibelakang tank ada perluasan permukiman. tapi kita bukan israel. indonesia juga gak seneng ngafirke kancane dewe.

  22.  

    Supaya bertetangga tetap baik dan tidak ada penenggelaman kapal asing caranya mudah yaitu orang asing tidak usah nyuri ikan di laut RI, selesaai. Masalahnya mereka sudah terbiasa kongkalingkong dengan TNI AL dan KKP, daftar 2 kapal yang datang 10 kapal. Harusnya mereka beli BBM non subsidi, mereka dikasih BBM subsidi illegal. Kalau pura2 ada penangkapan kapal, mereka ikut lelang murah dan kapalnya diambil kembali. Sekarang dikerasin ya iyalah mereka gusar.

  23.  

    Malon detected!!!