Tiongkok akan menolak keputusan Arbitrase terkait konflik LCS

38
6678
Menteri Pertahanan Tiongkok, Chang Wanquan, berharap agar Tiongkok dan Indonesia dapat memperdalam kerja sama pragmatis dan mempromosikan hubungan militer. (Reuters/Sergei Karpukhin)

Pengadilan arbitrase internasional di Den Haag soal gugatan Filipina kepada Cina dalam sengkarut di Laut Cina Selatan mengumumkan akan membacakan keputusan pada 12 Juli mendatang. Tapi Cina telah mengecam dan menyatakan menolak yurisdiksi tribunal.

”Sekali lagi saya tekankan pengadilan arbitrase tidak punya yurisdiksi dalam kasus dan masalah yang relevan, dan tidak seharusnya menggelar sidang atau membuat keputusan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei, dalam pernyataan di situs web resmi kementerian, Kamis, 30 Juni 2016.

”Soal isu sengketa wilayah dan garis batas maritim, Cina tidak menerima penyelesaian sengketa dari pihak ketiga dan juga penyelesaian yang dipaksakan atas Cina,” dia menambahkan.

Manila mengajukan gugatan terhadap Beijing pada awal 2013. Alasannya, setelah 17 tahun bernegosiasi, mereka sudah kehabisan cara politik ataupun diplomatik untuk menyelesaikan sengketa. Filipina menggugat klaim sejarah Cina atas 90 persen Laut Cina Selatan. Sejak awal, Cina telah menolak pengadilan arbitrase dan tidak mau hadir dalam setiap sidang.

Kementerian Luar Negeri Filipina berharap Cina mematuhi keputusan pengadilan. ”Meski tidak hadir, Cina tetap menjadi pihak dalam arbitrase dan terikat di bawah hukum internasional oleh keputusan tribunal,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina dalam pernyataannya, Kamis.

Menurut Damos Domuli Agusman, pakar hukum internasional yang juga dosen di Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan, dari 15 butir gugatan Filipina dapat disarikan menjadi tiga pokok persoalan. Pertama, soal sembilan garis putus (dash line) yang tertera pada peta Cina, apakah bertentangan dengan hukum laut internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Kedua, apakah pulau/karang yang dikuasai Cina di Laut Cina Selatan berhak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) landas kontinen. Terakhir, soal apakah aktivitas reklamasi pulau/karang di Laut Cina Selatan melanggar ketentuan UNCLOS tentang perlindungan lingkungan laut. “Putusan tribunal tidak akan memenangkan atau mengalahkan penggugat atau tergugat. Sebab, karakter putusannya hanya bersifat menafsirkan pasal-pasal UNCLOS terhadap fakta hukum yang dipersoalkan,” kata Damos.

Meskipun tidak menyelesaikan sengketa, keputusan itu dapat memecahkan teka-teki soal klaim sejarah sembilan dash line dan status pulau/karang di Laut Cina Selatan. “Jika dua hal ini terjawab, maka dasar-dasar perundingan bagi negara yang bersengketa akan makin jelas,” ujar Damos lagi.

Bagi Indonesia, menurut Damos, keputusan arbitrase tidak mengubah apa pun. Malah akan memastikan tidak adanya tumpang-tindih maritim dengan Cina seperti yang berulangkali ditegaskan Indonesia.

38 COMMENTS

    • Sama gan, cuma bedanya Cina cukup pake 2G, karna satunya gospel gak mungkin kan mrk komunis, Glory sama Gold jelaslah jd impian mrk, masalahnya cara yg mrk tempuh sangat konyol, ini yg bisa memicu perang di kawasan.

  1. Kesempatan bagi indonesia.. kalau china bisa mengacuhkan arbitrase dan ternyata berhasil.. yg takut adalah malaysia.. kita bisa acuhkan kembali keputusan arbitrase international mengenai simpadan ligitan.. kita bisa rebut kembali pulau itu… IMHO

    • nah… entu die bung noname…
      pertanyaan’a…
      seandai’a dulu kita tdk menyerahkan persoalan ini k MI, apakah pengadilan internasional tsb akan tetap di gelar…??

      d butuhkan persetujuan ‘para pihak’ (bukan sepihak) tuk terikat pd keputusan arbitrase & cinapun sampai skrng tdk pernah menyerahkan masalah ini pd institusi tsb.
      he… he…

  2. Yaa begitulah.klou orang sudh buta hatinya
    Ambisi inggin menguasai dunia.baik ekonomi dan militer.kyk sejarah Amerika dan israel.memonopoli dunia…dulu jamannya Hitler.israel.minta perlindungan sama cina.mangkanya ketularan thu cina. Duh….parah parah

  3. Kadang lucu. Kita menghujat china, tapi kebanyakan barang yang kita pakai produk mereka. Bisa dan sanggupkah kita mengembargo produk mereka. Kalo bisa yidak perlu dengan perang, maka cina akan terjungkal.

  4. ”Meski tidak hadir, Cina tetap menjadi pihak dalam arbitrase dan terikat di bawah hukum internasional oleh keputusan tribunal,” kata Kemenlu Filipina.

    cina baru jd ‘pihak’ hanya setelah menyerahkan persoalan tsb.
    memang… pengajuan sengketa bisa dilakukan oleh salah satu pihak, namun tetsp hrs ada persetujuan dari pihak lain.
    klo ga da persetujuan, maka perkara akan di hapus dari daftar MI, karena mereka tdk akan memutus perkara secara in-absensia.

  5. Sudahlah.. gak usah pada rasis… gak usah bawa bawa keturunan china di indonesia. Jangan sampai masa kelam 1998 yang kebanyakan menjadi korban keturunan china terulang kembali. Kita semua 1, NKRI.
    Yang penting kita buktikan indonesia bisa mandiri tanpa ketergantungan produk china, ayo para pemuda indonesia.. kita maju bersama!!!

LEAVE A REPLY