Nov 242014
 
TNI AU Ingin Perkuat Pengawasan Wilayah Udara

TNI AU Ingin Perkuat Pengawasan Wilayah Udara Pesawat Sukhoi memberi peringatan kepada pesawat pemerintahan Arab Saudi jenis Gulfstream IV, di wilayah udara Kupang, NTT, 3 November 2014. Pesawat dengan nomer penerbangan HZ-03, terdeteksi radar TNI AU Makassar dan tidak berdokumen lengkap. (dok. Dispen AU)

Kepala Dinas Penerangan TNI Angakatan Udara mengatakan instansinya ingin memperkuat pengamanan wilayah udara Republik Indonesia. Ini terutama dari ancaman pesawat atau pihak asing yang masuk wilayah udara Indonesia tanpa izin.

“Seperti yang sudah kami lakukan akhir-akhir ini tegas memaksa turun pesawat asing tak berijin,” kata Hadi saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 November 2014.

Penguatan kedaulatan dirgantara ini merupakan salah satu bagian dari rencana pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berkiblat pada poros maritim.

Hadi meyakini kemampuan TNI AU bakal semakin kuat berkat program modernisasi alat utama sistem persenjataan yang dilakukan pemerintah.

Sebagai contoh dalam waktu dekat TNI AU akan mendapatkan empat unit radar yang masing-masing ditempatkan di Jayapura (papua Barat), Tambolaka (Nusa Tenggara Timur), Singkawang (Kalimantan Barat), dan Ploso (Jawa Timur).

“Berdasarkan rencana strategis modernisasi alutsista, kami masih akan mendapat delapan radar baru lagi,” kata Hadi. Dengan penambahan ini, mata Angkatan Udara semakin bertambah dan berjangkau luas. Walhasil mampu memantau seluruh wilayah udara Indonesia.

Selain radar, Hadi melanjutkan, TNI AU juga membutuhkan tambahan pesawat tempur untuk senjata utama menjaga kedaulatan dirgantara.

Dalam program modernisasi alutsista tahap pertama, TNI AU bakal mendapatkan tambahan kekuatan berupa 24 unit pesawat F-16 setara blok 52 hibah dari Amerika Serikat.

Saat ini baru lima unit pesawat yang sudah diterima TNI AU. Sesuai rencana pesawat F-16 tersebut akan ditempatkan di Skuadron 16 di Riau.
Tujuannya untuk meningkatkan pengawasan udara bagian Barat Indonesia. Selain itu TNI AU juga akan membangun Skuadron 33 yang berisi pesawat angkut C-130 Hercules hibah dari Australia di Makassar.

“Jadi radar dan pesawat tempur semakin kuat untuk memperkuat pengawasan udara, salah satunya mendeteksi dan menindak masuknya pesawat asing,” kata Hadi. (www.tempo.co)


TNI AU Ingin Kewenangan Menyidik Pelanggaran Udara

Jakarta: Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Hadi Tjahjanto mengatakan instansinya menginginkan penambahan kewenangan.

Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan untuk menyidik para pelaku pelanggar wilayah udara.

Menurut Hadi, selama ini Angkatan Udara hanya punya wewenang untuk memantau pelanggaran wilayah udara, mengusir dan mendaratkan paksa pesawat asing.

Lantas proses hukum selanjutnya terhadap pilot pesawat asing diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan.

“Jika diperbolehkan kami ingin mendapatkan wewenang menyidik, biar menjadi satu kesatuan yakni memantau, menindak, dan menyidik,” kata Hadi. “Namun ini perlu persetujuan DPR dan prosesnya masih panjang.”

Selama sebulan terakhir, TNI AU telah mendaratkan paksa tiga pesawat tidak berizin, yang melintasi wilayah udara di sekitar Sulawesi.

Ini dilakukan dengan menggunakan pesawat F-16 dan Sukhoi Su-27. Terakhir sebuah pesawat jet penumpang dari Saudi Arabia ikut dicegat karena berusaha lewat tanpa memiliki ijin. (www.tempo.co)

Bagikan :

  41 Responses to “TNI AU Ingin Perkuat Pengawasan Wilayah Udara”

  1.  

    sippp….

  2.  

    lanjutkan

  3.  

    Mantap…segera ditambah armada pesawat tempurnya minimal 3 skuadron baru

    •  

      menurut sumber saya 3 skuadron baru berlokasi di el tari, biak & tarakan akan ditambah hibah 50 f-16 block 52id. total nantinya 80 f-16 all variant yg insyaallah 2025-2030 akan digantikan kfx/ifx

  4.  

    60 milyarrr baru mantappp…….

  5.  

    5

    •  

      Minta kewenangan sendiri,sistem peradilan sendiri,menggunakan anggaran sendiri,denda tentukan sendiri.Apakah ini buah dari reformasi? Kebablasan!

      •  

        “Jika diperbolehkan kami ingin mendapatkan wewenang menyidik, biar menjadi satu kesatuan yakni memantau, menindak, dan menyidik,” kata Hadi

        Selama ini TNI AU masih bertugas dalam ranah memantau, dan menindak saja tanpa dilibatkan dalam penyidikan yang disitu ditangani oleh Departemen Perhubungan. Bukan tidak mungkin dalam upaya penyerobotan itu ada upaya spionase dan sebagainya, bukan tidak mungkin dalam pesawat itu membawa sesuatu yang dapat membahayakan keamanan negara yang menjadi tugas TNI AU untuk mencegahnya. Jadi bukan minta kewenangan sendiri, sistem peradilan sendiri, menggunakan anggaran sendiri, dan denda tentukan sendiri. Saya rasa keinginan TNI AU sangatlah wajar. Salam

        •  

          Setahu saya yang cuman kenek truck ini penyidikan hanya dilakukan oleh Departemen Pehubungan, dan karena ini menyangkut krtahanan negara maka ini adalah wewenang TNI. Memang semua pihak terkait hendaknya duduk bersama mencari solusi demi kepentingan nasional. Maaf tahunya cuman jalur pantura dan buta jalur penerbangan

        •  

          saya kira wajarlah tni minta kewenangan menyidik karena mereka lebih tahu tentang spyonase dan fungsi dari paralatan yang dibawa pesawat asing yang masuk secara ilegal

      •  

        maaf bung, justru setahu saya selama ini banyak institusi sipil yang “overlaping” kewenangan yang seharusnya masuk ranah TNI. sebagai contoh pada thn 2000an pernah ada kejadian kapal patroli KKP yang mendeteksi kapal nelayan tiongkok sedang tangkap ikan. bukannya koordinasi dengan TNI AL, kapal KKP itu justru mau tangkap kapal tiongkok itu sendiri. masalahnya kapal nelayan itu merasa mereka di perairan internasional, makanya mereka langsung kontak minta bantuan. datanglah kapal perang tiongkok dengan senjata full yang langsung bikin kapal KKP itu balik kanan. belakangan muncul nota protes dari pemerintah tiongkok lantaran mereka merasa tdk melanggar wilayah RI, lalu kenapa mau ditangkap. dan setelah ditelusuri, ternyata kapal KKP itu yang keliru lantaran tdk dilengkapi fasilitas GPS yang memadai. dan berdasarkan area “tugas”, sebenarnya KKP telah melanggar wilayah yang harusnya masuk kewenangan TNI AL…

  6.  

    absen dulu.
    salam NKRI

  7.  

    terapkan aturan denda maksimal sesuai aturan 2m. jangan gertakannya didenda maksimal, kompromi jadi 1/4 =500jt, dicatat di pembukuan denda minimal =60 jt. Yang 440 menguap entah kemana. semoga tdk terjadi.

  8.  

    Pelanggar kedaulatan (udara) sama dengan menginjak-injak kepala RI.Masa cuma 60 juta dendanya. Pencurian ikan saja kapalnya ditenggelamkan, kalau pesawat nyasar disita (dikarungin) saja untuk negara….kalau didenda tidak sebanding dengan kehormatan dan harga diri bangsa…dilaut dan diudara harus sama galaknya IMHO

  9.  

    buat aturan yg baku dulu, gak usah ada denda minimal dan maksimal pokoknya semua pesawat asing yg melanggar dendanya satu, kalau 2m ya 2m, ini untuk menghindari manipulasi. denda kok pakai tawar menawar! ayo indonesia….! beranilah bersikap tegas! rakyat pasti mendukung.

  10.  

    Tambah 2 skuadron lg khusus untuk pesawat pembom jd makin sangar deh…

  11.  

    Pada waktu pencegatan Gulfstream Arab, karena satu dan lain hal, dilakukan pengejaran pursuit (dari belakang) bukan di-vektor oleh radar, sampai Flanker SU-30 menggunakan kecepatan supersonic untuk bisa menangkap sebelum keluar dari perbatasan udara kita.. Pada waktu terbang supersonic dengan afterburner specific fuel consumption (SFC) nya jauh berlipat ganda dari terbang biasa.

    Misalnya mengejar memakai Viper, belum tentu berhasil, kalau toh berhasil kemungkinan Viper sudah “bingo” bisa jatuh ke laut kehabisan bensin. Untuk inipun Flanker terpaksa turun di El Tari isi bensin dulu sebelum balik ke Makasar. Inilah kelebihan Flanker dibanding dengan pespur lain karena mempunyai fuel fraction ratio besar sekitar 0,34. Ada foto Flanker kita terbang mengusung drop tank? Tidak pernah karena dengan kondisi “clean” saja aksi radiusnya sudah sebesar 1500 km. Kalau SU-35 sekitar 0,40, lebih bagus lagi, dan katanya bisa supercruise (supersonic tanpa afterburner).

  12.  

    Yang saya bingung kenapa kita beli f16 block 60 apa dikasih Tot ?

  13.  

    Penambahan radar untuk mengcover Papua barat, Nusa tenggara timur, kalimantan barat dan jawa timur, dgn pesawat patrolinya f-16 blok 52 yg bermarkas di pekan baru, kiranya pesawat f-16 tsb tidak cukup untuk mengcover pelanggaran yg terjadi dipeloksok NKRI, jadi perlu ditambah dengan pesawat yang lebih powerfull dan mempunyai daya getar yang dahsyat !!!

    •  

      Papua sudah ada satrad Timika,Merauke dan T. Warari (Biak)..
      KalBar sdh ada satrad Balikpapan dan Tarakan.
      P. Jawa sdh tercover semuanya ig paling Timur ada di satrad Ploso.
      Justru Nusatenggara yg kurang, ada gap antara Ploso-Buraen dan Buraen-Saumlaki.
      Mungkin perlu tambahan satrad di Lombok dan Ambon.

  14.  

    Gak salah tuh?..ralat dikit
    Jayapura (papua .) papua barat (Manokwari) inikan udah 2 propinsi. Sorong mah wlyah (papua barat)

    •  

      Ntar lagi ada propinsi Papua Tengah bro…

      •  

        Saya sgt mendukung bila wilayah papua dimekarkan. Krn dgn wilayah yg luas tsb dgn hanya 2 provinsi berarti cuma mendptkan 2 trilyun saja. Setidaknya di papua hrs ada 4 provinsi yaitu papua selatan, papua tengah, papua barat, dan papua. Dgn tambahan provinsi tsb berarti ada tambahan ibukota baru, jalan2 baru, kabupaten2 baru, infrastruktur baru utk menunjang ibukota provinsi dan kabupaten baru, jg berarti akan byk putra2 papua akan terserap lapangan kerja mulai dari gubernur, bupati smp lurah, PNS daerah smp DPRDnya dll.

        Walau tdk byk daerah yg mengusulkan pemekaran daerah diterima oleh DPR tapi mudah2an utk papua dan kemajuan papua, mereka bisa menyetujuinya.

  15.  

    Dalam menangani para pelanggar wilayah udara seharusya dendanya dinaikkan menjadi kisaran 3-5M, tergantung jenis pesawatnya, karena kalau hanya 60jt saja itu bg mereka merupakan jumlah yg sedikit.
    Dan sebaiknya pespur utk melakukan intercept delengkapi dgn drop tank guna memperluas daya jelajahnya.

  16.  

    Pengadaan pesawat fighter SU-35 harus di percepat

  17.  

    saya setuju untuk su 35.

  18.  

    Kewenangan menyidik.
    Klu itu akan lbh bermanfaat dan lbh baik,ya berikan sj.
    Dendanya yg besar yah!

  19.  

    luar biasa sekarang semakin cetar membahana

    tambah radar tambah pesawat ……senggol bacok hehehe

  20.  

    wah, bung L.G kalau ternyata su35 yang dipilih, saya akan jingkrak-jingkrak seperti anak kecil di pekarangan.

    •  

      jangan kuatir bung, SU-35SI tetap dibungkus, disamping SU-34 fullback, EF.Typhoon, Rafale dan SAAB Grifen. ( dibahas di warung sebelah ) .
      ayo jingkrak2 lah dari sekarang di jalanan……..he he he he !!!

  21.  

    pesawat2 dan senjata2 rusia bebas di gunakan tanpa takut embargo dan intervensi ekonomi, itu yang terpenting, dibandingkan produk barat canggih rawan embargo dan intervensi sana sini, tni jadi mumet. saya dukung tni pake senjata2 dari rusia

  22.  

    di warung sebelah . indonesia udah punya s300 … beneran ya?

  23.  

    SPAM huh ?!

 Leave a Reply