Jun 112014
 
(photo: danendra)

(photo: danendra)

10/6/2014. Kementerian Pertahanan dan TNI tidak pernah bermain-main dalam pembelian alutsista. Pemerintah sadar pertanggungjawaban yang begitu besar karena uang yang digunakan untuk membeli alutsista berasal dari rakyat. Oleh sebab itu, setiap proses pengadaan alutsista TNI ini diawasi oleh banyak pihak.

Ada banyak institusi yang dilibatkan dalam pengadaan alutsista TNI. Pihak-pihak tersebut terbagi menjadi organisasi induk, tim evaluasi spesifikasi teknis, panitia pengadaan, tim evaluasi pengadaan dan tim perumus kontrak.

Organisasi induk beranggotakan Menteri Pertahanan, Sekjen Kemhan, Panglima TNI dan tiga Kepala Staf Angkatan. Secara umum, organisasi ini memiliki tugas menentukan kebijakan program pengadaan dan rencana kebutuhan alutsista, monitoring dan proses pengadaan alutsista TNI tersebut.

Tidak hanya itu, untuk pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak Irjen Kemhan, Irjen TNI, Dirjen Strategi Pertahanan dan Dirjen Perencanaan Pertahanan. Adapun pejabat pembuat komitmen dilakukan Kepala Badan Sarana Pertahanan, Mabes TNI dan tiga Kepala Staf Angkatan. Jadi dengan melibatkan banyak pihak, maka sangat kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan alutsista TNI.

Selain pihak internal Kemhan dan TNI, pihak-pihak lain seperti Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS), Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) juga dilibatkan untuk senantiasa berkoordinasi dalam proses pengadaan alutsista.

Begitu pentingnya proses pengadaan alutsista sehingga membuat Kementerian Pertahanan memperhatikan betul penyusunan kontrak. Dalam pembelian impor, proses transaksi melalui surat kredit berdokumen atau letter of credit (L/C). Sistem transaksi ini menjadi penting karena pihak penjual dan pembeli mengadakan negosiasi jual beli barang hingga mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak pun harus menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka. Di dalam kontrak pun dapat dilampirkan beberapa dokumen penting seperti surat pelimpahan wewenang, pernyataan tentang batas akhir ekspor, embargo dan penggunaan materi kontrak.

Dengan proses yang demikian penting, maka Kementerian Pertahanan dan TNI harus membuat kontrak kerja sama dengan pihak produsen senjata. Kementerian Pertahanan berpedoman pada Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (SDPBJP) dalam menyusun kontrak tersebut. Kementerian akan membuat klausul khusus jika ada pengaturan kontrak yang tidak terdapat dalam standar tersebut. Beberapa klausul khusus mencakup kodifikasi materi sistem nomor sediaan nasional (NSN), klaikan materi, angkutan dan asuransi, pembebasan bea dan masuk pajak saat alutsista itu tiba di Indonesia, sampai alih teknologi alias ToT nya.

Begitu banyaknya klausul khusus sehingga mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Hal lain yang menjadi klausul khusus adalah sertifikat kemampuan dan kondisi khusus sesuai kebutuhan kontrak, dan jaminan pemeliharaan.

Proses penandatanganan kontrak pun dibatasi waktu. Untuk pengadaan barang, perbaikan, pemeliharaan suku cadang dan penambahan bekal, paling lambat tandatangan kontrak di bulan ke enam. Sementara untuk pengembangan kekuatan alutsista TNI paling lambat dilakukan di akhir bulan ke-9 tahun anggaran berjalan.

Dengan melibatkan user atau pengguna dalam hal ini dengan setiap Mabes Angkatan diminta untuk menentukan spesifikasi jenis Alutsista yang akan diadakan sesuai dengan urgensi, kebutuhan dan skala prioritas untuk diadakan dengan melihat potensi ancaman yang “Boleh jadi” akan mengancam kedaulatan Indonesia beberapa tahun ke depan.

Jadi pembelian senjata dalam program MEF TNI ini tidak ujug – ujug langsung beli suka-suka dan sesuai pesanan pihak tertentu seperti pada jaman “Orba” dulu. Akan tetapi sudah terorganisir sesuai dengan tingkat ancaman yang akan menggangu kita.

Selanjutnya rencana pembelian alutsista-alutsista tiap matra ini masuk kepada kebutuhan operasi di Mabes TNI dan selanjutnya diproses di Kemhan lewat Tim dibawah kendali Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) yang dipimpin oleh Sekjen. Kemudian selanjutnya diproses untuk kontrak perjanjian pinjaman oleh Kemku hingga kemudian pencabutan tanda bintang di Komisi I DPR. Proses pencabutan tanda bintang itu dibahas oleh High Level Committee (HLC) dan Tim Panja Alutsista DPR, dan itu diproses dalam rangka pencabutan tanda bintang di DPR, karena memakai uang APBN dan uang rakyat.

Keikutsertaan DPR menjadi penting karena proses pembelian senjata berkaitan dengan keberlangsungan pertahanan negara. Di parlemen, setiap proses transaksi membutuhkan tanda bintang. Tanda bintang di DPR menunjukkan berapa besar urgensi pembelian alutsista TNI.

Tetapi harap diingat, untuk alutsista strategis alias “Classifield, Top Secret dan Off the Record” tidak semuanya dijelaskan secara gamblang dan detil baik spesifikasi, jenis, dan jumlahnya kepada DPR karena menyangkut kerahasiaan Negara.

Makanya beberapa waktu lalu Komisi I DPR sempat berang karena merasa pembelian “enam” unit sukhoi SU. 30 MK2 lebih mahal dari pada harga pasarannya, padahal di balik semua itu ada “Bakwan” yang tersembunyi di balik udang.

Pengadaan Alutsista dalam MEF ini juga tetap berpedoman pada prinsip – prinsip yaitu semaksimal mengutamakan produk dalam negeri. Namun apabila itu belum memungkinkan dan terpaksa diadakan dari luar negeri maka akan diupayakan dilaksanakan pengadaan secara G to G, produksi bersama, disertai alih teknologi (transfer of technology), dilakukan off set, dijamin keleluasan penggunaannya dan dijamin suku cadangnya.

Terkait pengadaan alutsista dengan mode credit state alias pinjaman luar negeri, Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Metode yang dilakukan adalah penunjukan langsung. Metode ini menjadi penting karena terkait strategi pertahanan, kerahasiaan dan penanganan darurat.

Kementerian Pertahanan akan melaksanakan sidang Tim Evaluasi Pengadaan (TEP). Jika melalui pinjaman luar negeri, maka dananya berasal dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). Hasil penetapan penyedia akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk kemudian diproses.

Meski penunjukan langsung, namun ada proses ketat seperti penilaian kualifikasi dan penyampaian penawaran. Kedua proses ini dilakukan agar pihak yang ditunjuk langsung untuk menyediakan dana pinjaman, benar-benar kompeten dan memiliki syarat yang dibutuhkan.

Proses pengadaan alutsista TNI tidak segampang yang dibayangkan. Ada banyak tim yang mengawal proses pengadaan, mulai dari awal hingga akhir. Seperti tim pengawas negosiasi angkutan dan asuransi, tim satuan tugas, tim kelaikan, tim inspeksi pra pengiriman barang, tim uji fungsi atau uji terima, inspeksi komodor, tim pemeriksa (inname dan anname) dan tim penerima.

Oleh sebab itu, Pemerintah hanya berhubungan dengan pihak-pihak yang langsung memproduksi senjata di luar negeri. Tidak berhubungan dengan pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan dengan pengadaan senjata.

Pembelian alutsista dari luar negeri pun mengacu pada tiga alasan. Pertama, produksi alutsista dalam negeri belum memenuhi persyaratan. Kedua, alutsista yang dibutuhkan belum bisa diproduksi di dalam negeri. Ketiga, volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan tiga alasan di atas, maka pengadaan alutsista TNI dari luar negeri tidak bisa dielakkan. TNI tidak mungkin menunggu lama pengadaan alutsista jika mengandalkan produksi dalam negeri. Pengadaan impor pun disertai dengan pemilahan barang dan alih teknologi. Pemilahan barang diperlukan karena harus disandarkan pada asas kebutuhan yang paling mendasar.

Sementara alih teknologi menjadi penting karena akan meningkatkan pengetahuan persenjataan modern. Oleh sebab itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro senantiasa meminta masukan Panglima TNI terkait pengadaan alutsista. Hal itu menjadi penting karena sejatinya yang menggunakan dan memahami senjata adalah TNI sendiri. Payung hukum yang digunakan Menhan untuk mengadakan alutsista baru adalah Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 dan UU No. 16 Th. 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua hal yang sangat penting bagi Kementerian Pertahanan dan TNI. Kementerian ini mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI.
Bahkan pada tanggal 6 Januari 2011 yang lalu Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama perwira tinggi TNI, BPKP & LKPP mendeklarasikan anti korupsi, yang diapresiasi oleh Komisi I DPR RI karena Kemhan dan TNI menjadi contoh baik pemberantasan korupsi.

Mi-35 TNI AD (photo: viva.co.id)

Mi-35 TNI AD (photo: viva.co.id)


Pengendalian dan Sanksi dalam Pengadaan Alutsista
Meski sudah diterapkan peraturan yang ketat, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pertahanan akan menerapkan sanksi tegas kepada semua pihak yang diduga terlibat dugaan korupsi. Ada sanksi tegas yang akan dijatuhkan kepada semua pihak yang berusaha bermain-main dalam proses pengadaan alutsista TNI.
Secara umum, ada lima perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi.

Pertama, upaya mempengaruhi panitia pengadaan alutsista TNI sehingga melanggar peraturan perundang-undangan. Kedua, bersekongkol dengan Penyedia Alutsista TNI lain untuk mengatur harga. Ketiga, membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar. Keempat, mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.

Sanksi yang dijatuhkan berupa denda dan memasukkannya ke daftar hitam (black list). Denda yang dijatuhkan kepada penyedia alutsista TNI sebesar 1/1000 dari harga kotrak untuk setiap hari keterlambatan.

Sementara daftar hitam akan diserahkan ke LKPP. Pihak-pihak yang sudah masuk daftar hitam tidak diperkenan untuk mengikuti pengadaan alutsista di masa mendatang. Daftar Hitam Nasional dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

Untuk menghindari sanksi tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memberikan laporan secara berkala terkait realisasi pengadaan alutsista TNI. Laporan diberikan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini Kementerian Pertahanan.

Jika ditemukan penyalahgunaan anggaran, maka laporan akan ditembus ke Wakil Menteri Pertahanan dan Inspektorat Jenderal (Irjen) instansi terkait. Tembusan ini penting karena posisi Wamenhan sebagai Ketua High Level Committee (HLC) melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengadaan Alutsista TNI pada skema pembiayaan dan skema pengadaan.

Laporan yang diterima tidak serta merta diterima begitu saja. Proses cek dan ricek terhadap laporan tetap akan dilakukan. Audit akan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan alutsista TNI. Oleh sebab itu pengawasan terhadap panitia pengadaan alutsista wajib dilakukan. Pengawasan juga disertai dengan audit terhadap semua pihak. Audit dilakukan sebelum kontrak dilakukan dan setelah proses pengadaan selesai. (by pocong syereem)

  104 Responses to “Transparansi Anggaran Alutsista TNI”

  1. 1 st kh?

    • Akhirnya pertamax juga…. yeyeyeyeye… #lompatsampaijungkirbalik

      • ikut numpang ..yeee

        #Jadi dengan melibatkan banyak pihak, maka sangat kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan alutsista TNI.#

        MELIBATKAN BANYAK PIHAK..? jadi maksudnya tidak ada rahasia2 an yah pak
        SANGAT KECIL KEMUNGKINAN..? ber arti masih ada yah pak…??

        • Karena Mereka bukan kumpulan para Malaikat atau dewa bung, Langkah yang diambil itu merupakan upaya dan wujud kesungguhan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Harusnya kita menghargai itu, bukan malah terus mencurigai..

          • Bang IB@
            selama ini rakyak selalu di curangi atau di bohongi..
            tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mempercayai pada pemerintah..
            Golput hampir 50% itu bukti rakyat tidak percaya pemerintah!!

          • Bung Golput, saya paham maksud anda bahkan saya pun merasakannya. Cuma, maksud saya adalah apa yang telah dilakukan oleh pihak Kemenhan akhir-akhir ini (Khususnya dlm pengadaan alutsista) sudah mengalami perbaikan yang positif dibanding sebelum-sebelumnya.
            Dan keyakinan saya adalah dengan melibatkan banyak instansi untuk pengawasan itulah tujuan dari kemenhan untuk menghilangkan praktik-praktik korupsi atau sejenisnya ya.. minimal menekan sekecil mungkin. ya kita harus hormati usaha itu…

          • contoh paling gampang misal bandingkan dgn kemenag. apakah kita tau proses tender pemilihan catering pemondokan haji? kan gak jelas…

    • tumpengan ya bung, jangan lupa 🙂

    • Meski kami memegang sertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, saya membayangkan proses pengadaan alutsista pasti jauh lebih rumit dari yang biasa kami laksanakan

    • Suwun artikelnya Bung @PS. Cukup mencerahkan. Cuma persoalannya dan yg akhirnya menjd pertanyaan saya, BPK mengeluarkan statement, “Thn 2013 anggaran alutsista Rp 92,1 T. Tp anggara itu hanya direalisasikan Rp 27,8 triliun”!
      Ini kemudian yg jd pertanyaan kaum awam sprti saya hingga butuh penjelasan. Saya sll baik sangka sprti yg Anda jelaskan td bung bhw ada “Alutsista yg masuk top screet” yg jls ga akan dipublish. Tp statement BPK itu kmudian mau ga mau, suka ga suka, siap ga siap “memaksa” Kementrian Pertahanan dan TNI utk memberikan klarifikasi kemana, buat apa dan akan dialokasikan sprti apa sisa (silva) anggaran 2013 yg disebutkan BPK trsbt?

      Bung @Indonesia Banget: saya sepakat dgn Anda bhw saatnya kita dukung sepenuhnya kebijakan Menhan dan TNI. Saatnya kita dukung penguatan Alutsista penjaga ibu pertiwi. Tp di sini jg bukan soal apakah manusia, dewa ato malaikat sbgai pengguna anggaran itu? Juga bukan soal curiga atau mencurigai?
      Di sini saya suka dgn Neng @oke lah, bhw di sini adl soal bagaimana penggunaan anggaran uang rakyat apakah sudan benar2 akurat, setengah akurat, ato ada abu2nya bhkn ada indikasi penyelewengan?
      Mhn maaf, setiap anak negeri melekat hak utk mengawal penggunaan uang rakyat.
      Kritis, jls bukan berarti benci, curiga ato mencurigai. Saya percaya dgn sikap kritis anak2 negeri, negara ini akan jaub lbh maju.

      Salat hangat buat para prajurit penjaga NKRI. Jikapun kami nampak kritis, itu semata2 krn kecintaan kami kpd negeri dan TNI. GAHARLAH TNI-KU…!!!

      Buat Bung @PS: Ralat dikit, klo bisa peribahasa “Ada bakwan dibalik udang” diubah jd “Ada udang dibalik bakwan”. Soalnya klo bakwan dibalik udang, susah bikinya bung, hahahaaa… Just kidd.

  2. Lanjutkan….!!!!!

  3. test

  4. test masuk 10 besar kah,,,,,,,,,

  5. keberapa yaa.. 🙂

    • Om@PS.. mau nanya nie.. yg dimaksud dengan “dimasuk kan ke dalam daftar hitam/black list” itu siapa ya.? Oknum nya kah atau organisasi/kontraktor yang di tunjuk.?

      Jika Kontraktor yang ditunjuk, bagaimana jika mereka mengganti atau membuat suatu Perusahaan baru dengan nama baru, namun orang2 yg duduk di perusahaan yg baru itu2 aja orangnya.?

      Apakah setiap perusahaan/kontraktor yang ikut tender pembuatan atau pengadaan suatu pekerjaan, ditelusuri terlebih dahulu rekam jejaknya, latar belakang orang2 yg mengendalikan perusahaan tersebut? Karena bisa saja terjadi ada 2 atau lebih perusahaan yang masuk mengajukan tender, namun pemiliknya/ dikendalikan oleh orang yang sama.

      Maaf klo kebanyakan nanya Om@PS.. 🙂

      • Yg di black list perusahaannya om DK..
        Kalaupun orang tersebut membentuk perusahaan baru tetap saja belum tentu bisa di tunjuk sebagai pelaksana pekerjaan..
        Karna proses tender atau penunjukan langsung itu melalui proses seleksi yang ketat..
        Perusahaan akan di teliti dari segi keuangannya dan pengalamannya dan juga dokumen administrasinya (terkecuali kalo ada “suap” ke panitia pengadaan barang atau orang2 yg terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa)..
        Salam kenal om DK..
        @ om PS ayo dong di tunggu hiu kencana jilid 9 nya..

  6. Terima kasih bung PS, sebenarnya yg mau saya kritik hingga kini belum ada kasus yg nyata penyalahgunaan anggaran yg dibawa ke meja hijau oleh Itjen Kemhan atau Itjen TNI. Padahal kasus bobroknya alutsista yg memakan korban salah satunya kasus MI-17 sudah nyata terjadi, lalu PSU Grom asal Polandia sudah nyata, lalu kasus pengadaan radar yg tidak dibarengi pelatihan sudah nyata juga, dan banyak kasus2 lainnya.

    Salam hangat bung, 😀

    • bung Jalo for Menhan!
      yg setuju ketik +1

      🙂

      • Setuju +1

      • Nah loh, dilarang kampanye… 😀
        Saya cuman rakyat biasa, tidak cocok jadi menhan lebih cocok jadi sipil aja. 😀

        • eloh menhan emang sipil kan? masalahnya jarang2x sipil yang punya kompetensi pertahanan. semoga jabatan2x menteri juga bisa di lelang, jadi banyak kelompok masyarakat yg bisa mengusulkan, bukan cuman titipan partai. kalo yg mengusulkan kelompok masyarakat yg mengerti kan artinya dijamin menterinya akan bisa kerja dengan betul dan tidak bawa beban bagasi extra

    • Bung @ jalo…
      SOP sudah berlapis dan jos gandos seperti masih jebol juga ya…
      Xixixixixi….

      • Yup benerr, selagi pengawasan masih satu institusi susah untuk membenahi, karena mereka memiliki jiwa korsa.

        • bung Jalo sangat kritis dan jeli sekali.. yub betul sekali,. jiwa korsa yang melekat pada insan prajurit TNI.. masalah pengadaan barang dan jasa serta pengawasan masih satu atap di kemenhan.. sedangkan DPR, BPK hanya sebatas masalah memeriksa keuangan atas peruntukan barang dan jasa tresebut.. bukan masalah spek barang/ jasa tersebut.. hal ini dalam tanda kutip yang masih perlu dikritisi status kewajarannya..
          harapan saya semoga tidak ada hal hal yang terjadi spt tahun tahun yang terdahulu

    • ada 1 kasus bung jalo, yang sdh di meja hijaukan.. kasus itu menimpa mantan gubernur NAD. terkait pembelian Mi35.

    • Bung jalo, tambahan soal keterlambatan pengiriman super tucano, itu hrs mendapat catatan tersendiri. Coba hitung denda keterlambatan permil (1/1000) x pagu kontrak x jumlah hari keterlambatan, itu sangat besar.

      • Masalahnya bung Gue, dendanya itu memiliki keterbatasan (batas nilai) dan sudah dibayar lunas oleh pabrikan. Sehingga tidak memiliki efek paksa / jera, kesalahan ada pada tim negosiasi yang luput melihat itu. imho

        • Pengajuan denda pinalty ke embraer brasil repotnya sdh ditentukan besarannya dlm kontrak, jd kesalahan bernegoisasi dlm penyusunan kontrak pembelian.
          Wlo kemhan brasil khabarnya jg akan menekan embraer agar nengirim kurang 12 pesawat sebelum 5 oktober 2014, tp denda pinalty tetap hrs ijatuhkan krn itu hrs msk kas negara lagi.

          • Kontrak Super Tucano itu menjadi salah satu pelajaran bagi KKIP bung, denda sudah mereka bayar lunas tetapi barangnya masih tertunda juga datangnya :mrgreen:

      • Iya bener bung Gue, seperti yg disampaikan bung PS, selain KKIP, High Level Committee juga harus bertanggung jawab dan melakukan ANEV agar kasus demikian tidak terjadi lagi. Tapi saya yakin, dengan pola pengadaan yg terjadi seperti ini belum dirubah pasti bakalan ada kasus yg sama lagi.

    • itu sebetulnya kasus yang terjadi sebelum tahun 2010 sebelum keluar peraturan mengenai pengadaan alutsista ini. Menurut saya bagus kalau ada improvement. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

      Pendapat saya kalau memang sudah ada kejadiaan nyata, harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan kemudian diputuskan kalau ada penyelewengan ke ranah hukum dan kalau tidak ada penyelewengan, TNI punya hak jawab. Kalau tidak ada tindak lanjut, saya yakin kasus tersebut akan selalu diungkit oleh pihak-pihak yang tidak merasa senang penambahan alutsista TNI yang maju dan gahar spt LSM yg dibangun oleh donasi negara2 yg tidak mau TNI maju.

    • Bung Jalo kan dapat dukungan saya jadi menhan. +1 nih nanti setelah pilpress jgn lupa kirim resumenya ke president bung Jalo. ahahahah.

      • Untuk apa bung MEF??? 😀

        Saya masih muda, dan memiliki masa depan yg panjang.. 😀
        Masih banyak cara lain membenahi negara kita, tidak harus menjadi menteri. Bung MEF juga bisa ikut membantu membenahi dengan memberikan ilmu tentang kecintaan dalam negeri kepada lingkungan sekitar. 😀

    • mengenai PSU Grom ini apakah komandan kesatuan arhanud terdahulu ikut berperan juga dalam pengambilan keputusan pembelian/ketertarikan akan alutsista ini ya..

  7. Pembaca numpang tes.

  8. naik juga jadi artikel heheheheeh…… salam bung PS 🙂

  9. Sepakat…. harusnya san wajibny tidak main2…karna itu uang rakyat dan itu alat untuk mejaga negara ….

  10. mantap bung PS mang hrs diawasi agr calo2gx berani tuk mengupgret biaya pengadaan alutsista + beri sangsi yg tgas biar kapok .

  11. bagaimana menybunyikan alusista rahasia dari satelit mata2 , sprti jet tempur?

    • mereka pada lupa…”BILA DI SELURUH PABRIK SENJATA DI DIDUNIA INI ,ADA BANYAK MATA2 DARI SEMUA NEGARA ASING, YANG BERKEPENTINGAN,.,,..!!!,
      namanya juga tukang catut..
      pintar dikit alasannya dong..
      xixixi

      “tepok jidat buat tukang BAKWAN

    • satelit itu buatan manusia juga, ada teknologi yang juga mempunyai kelemahan, lha wong nyari MH 370 aja enggak ketemu-ketemu. selain itu ada siklus perputaran bumi Bung, tidak setiap saat satelit dapat memantau satu wilayah setiap saat.

    • Mungkin bisa ditempatkan di dalam bangunan, atau pesawatnya diberi selimut tenda kamuflase. Landasan tuk pesawatnya juga harus disamarkan dan lebih bagus kalau bukan landasan yg resmi dipublikasikan.

      Selain itu bisa juga berpindah-pindah tempat tuk mengecoh satelit yg suka ngintip tapi terbangnya pada malam hari.

      Mungkin suatu hari nanti kita mampu juga ngejamm satelit. Dan kalau mau lebih ekstrim lagi kita bikin rudal anti satelit. [ waktu satelitnya lewat situ tiba-tiba gambarnya berubah jadi gambar Justin Bibir, lalu di lain hari satelitnya hancur berantakan dihajar lima rudal ] 😆

      Hanya pendapat orang awam.

  12. yg mengawasi banyak bgt yah,bknnya semakin byk semakin besar potensi penyelewengan,byk tangan otomatis byk mulut yg harus ditutup..mana mayoritas yg mengawasi msh dlm lingkaran militer…mungkin bpk,kpk dan icw perlu dilibatkan,dan pengawasan dilingkaran militer di rampingkan utk meminimalisir penyalahgunaan/penyelewengan anggaran!

    • Tidak bung, semakin banyak yang mengawasi maka penyalahgunaan wewenang bisa diperkecil. Bila satu bisa diajak bekerja sama, belum tentu yang lain bisa. Apalagi ada audit sebelum dan di akhir pengadaan, resikonya sangat besar sekali untuk melakukan penyelewengan. Tapi negatifnya, ada kemungkinan lead time pengadaannya akan molor karena banyak yang mengawasinya.

      ICW bukan badan yang berwenang untuk mengadakan penyelidikan, KPK hanya berwenang kalau diduga terjadi penyelewengan biasanya setelah tindaklanjut hasil audit BPK. Disini hanya BPK yang bisa mengawasi atau melakukan audit tsb.

  13. Assalamu’alaikum ndan PS..lama amat nimbulnya nih..kabar baik kah..? Mo tanya nih soal KKIP klo dlm pemerintahan itu setingkat apa ya..apa ini semacam super body di kementrian pertahanan ya ndan..? Salam hangat ndan PS..btw jgn lupa oleh2nya ya.. :mrgreen:

  14. Bung @ PS…
    Oleh-oleh sama ikan hiu besi kloter 9 belum yaa….

  15. maaf OOT
    bagaimana kalau NASAKOM di galakkan kembali dan TAP MPR mengenai leninisme dan marximisme dicabut……sehingga hubungan kita dengan mama rosi seperti dahulu kala saaat zaman Soekarno. Dijamin TOT semua alutsista akan seperti air mengalir dari mamarosi, mama rosi lebih cocok dijadikan sahabat dari pada mama rika. coz kekejaman mamrika terbukti. mendalangi G30S dan menghancurkan urat dan sendi-sendi NKRI menghisap SDA NKRI namun yg paling menyedihkan pemimpin di negri ini gampang dibungkam dengan materil yg diberikan mamarika padahal itu smua dari perut ibu pertiwi …..

    maaf ini cuma pemikiran dari seorang janitor sekolahan…….

  16. saya hanya takut pengelabuan konsumsi masyarakat dengan menggadang gadangan sejumlah alutsista handal yg menakjukan, ternyata sekedar khayal.. akhirnya tetap jalan ditempat dan tak bangun dari mimpi indah

    • @ couvu

      tidak usah khawatir bang couvu,..barangnya ada kok…percayakan deh sama TNI
      karena itu uang rakyat..

      • terimakasih jika itu betul nyata, saya merasa bangga terimakasih pula untuk menhan dan para ajuan nota pengadaan barangnya.
        jika RI sudah mampu buat senjata hebat, semoga kedepannya dan dimuali dari sekarang moral untuk kepemimpinan, entah itu presiden atau di parlemen lebih memajukan moral bangsa, saya khawatir dengan intelejen asing yg kabarnya sampain ribuan yg lebih parah lagi jika ada atek asing di para elit politiknya.. mengerikan

      • saya tidak benci malaysia ataupun australia, jika RI kuat pertahanan para elit politiknya bermoal tinggi memberi gambaran yg patut dijungjung tinggi rakyatnya, pasti negara ini hebat yg bermartabat..
        ribuan kali, para penjajah akan berfikir ulang untuk mengganggu paling tidak mereka akan lebih hati hati karna mereka tidak mungkin membiarkan Nusantara yg kaya raya ini hidup tentram dengan kemerdekan yg seutuhnya

  17. @ pocong syereem

    bang PS ,,kok tulisannya TERKESAN SEAKAN AKAN TNI SEDANG MEMBELA DIRI DEH..

    maaff sy sales panci

  18. maaf….OOT,
    ane menyadur sebuah kutipan yg mungkin relevan
    dgn segala peristiwa saat ini…..termasuk pilpres !
    “we judge a book by it’s cover and read what we want…
    between selected line…” (don’t damn me….William Axl Rose)
    maaf…ini menyentil buat ane, jaring sebanyaknya…saring …kunyah dgn lembut…telan perlahan….!

  19. @bung Ok, udah dijawab diartikel diatas :
    Pengendalian dan Sanksi dalam Pengadaan Alutsista
    “Meski sudah diterapkan peraturan yang ketat, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran”..

    • @ saputra

      OK maksutnya saya yah..?

      kalau ya…terima kasih bang

      #“Meski sudah diterapkan peraturan yang ketat, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran”..#

      sumber sebabnya adalah ..

      “PERATURAN DI BUAT UNTUK DILANGGAR”

      itu kata2 yang sering kita dengar dari oknum2
      kembali lagi ke HUKUM ,SDM,DAN HATI NURANI

      THX

  20. Akhirnya sesepuh turun gunung..peace bung PS

  21. Selama bersih dari unsur KKN….Maka kami dukung mordenisasi Alutsista kalau bisa sampai MEF 10. lol

  22. sedikit berhoax ahhh kangen berhoax ria 😀
    Yang harus dipertanggung jawabkan dan diawasi dengan ketat seperti yang dipaparkan diartikel bung PS diatas adalah alutsista yang didanai oleh negara dari uang rakyat,,

    Sedangkan alutsista yang tidak didanai oleh uang rakyat kira kira perlu diawasi oleh DPR tidak ?? hehehehe
    Ini bukang ngawur lho.. bisa saja dari hibah negara lain,dan hibah dalam negeri atau Panglimanya dan sendiri nyumbang dari uang pribadi atau Institusi mempunyai sumberdana sendiri
    dan LAIN LAIN :mrgreen:
    maaf hanya hoax saja “Tombo Kangen”

    • sip :mrgreen:

    • Tapi kalau seandainya memang ada sumber dana yg di rahasiakan yg bukan dari rakyat, laporan harus ada…tapi ke presiden atau wakil presiden saja.

      • Dalam debat kemarin disinggung e-katalog. Kalau diterapkan di seluruh Indonesia pasti negara kita pasti kaya raya.

        http://balailpse.jabarprov.go.id/index.php/2014/05/08/pengadaan-buku-kurikulum-lewat-e-katalog-lkpp-hemat-1-triliun/

        • E katalog memang untuk pengadaan barang dan jasa yg bersifat umum, itu oertama mencontoh e kataloc model jepang dan korea. Indonesia baru nerapkan pertama produk kendaraan bermontor, trus produk farmasi, merambah ke produk alat2 pertanian dll yg semua bersifat pabrikan.
          Pabrikan juga hrs ada rujukan misal SNI
          Indonesia baru beberapa produk, jepang mungkin sdh ribuan, intinya LKPP berharap dgn adanya e cataloc barang pabrikan tdk perlu ditender dan yg jelas mutu dan harga tdk dimark up.
          Tdk perlu melewati tender lpse. Jd bs lsg PL pabrikan lwt e cataloc.
          Tapi untuk barang sejenis alutsista sdh ada aturan tersendiri.
          Krn alutsista ada harga standart dgn produk standart, tapi ada harga khusus krn produk khusus sesuai kemauan user yg bersifat rahasia.

        • Iya bung Gue, kalau alutsista rahasia sih gak perlu pakai e-katalog. Intinya, kalau anggaran pengadaan barang dan jasa secara umum bisa dihemat bertriliun rupiah, kan sebagian anggaran -nya bisa dipakai tuk bikin setroong otot-otot TNI. 💡

        • @ gue @ data

          alut sista itu tidak bisa di rahasiakan..terbuka saja deh..!!
          itu wajib untuk rakyat….kalau perlu rapat terbuka,dan di up load di you tube..agar rakyat tau uangnya kemana bila di salah gunakan..
          kecuali PROYEKNYA ,..proyek kemandirian lapan,lipi,pindad,pal yang bersifat rahasia
          JUGA JUMLAHNYA ,isi perut pesawat dan isi perut kapal (kalau beli)
          kan di atas sy sudah bilang bahwa

          DI SELURUH PABRIK SENJATA DI DIDUNIA INI ,ADA BANYAK MATA2 DARI SEMUA NEGARA ASING, YANG BERKEPENTINGAN,

        • Neng oke lah,sebenarnya tendernya atau pembelian tdk rahasia, yg di publish resmi contohnya, jumlah, jenis, harga kontrak diumumkan. Tp spek khusus kadang dirahasiakan.
          Contoh sederhana, pernah dengar nggak tahun kmrn australia teriak2 agar indonesia agar transparan dlm pembeliat alutsista….. Minta buku putih pertahanan kita lebih transparan, pdhl dia sekutu dekat amrik. Kenapa austalia samoe ngundang sukoi kita latihan disana, pdhl waktu pitch back, pilot kita tdk mengeluarkan semua ajian kesaktian andalan sukoi kita

        • @ gue

          ia sih..kalau speck khusus ini yang harus di rahasiakan,..
          TETAPI ..semua tergantung dari pabriknya ,
          bagaimana bila di pabrik itu ada mata2…?
          contohnya israel,china ,rusia,yang nyolong bahkan menginformasikan speck F 35,..jadi agak sulit bung @ gue
          KECUALI BIKIN ATW MERAKIT SENDIRI,..
          kalau kesaktian su 30 mk 2 ( kelas berat) jujur deh lumayan..bila di hadapkan dengan f18 ( kelas medium) ausie.karena lawan sesungguhnya adalah F 15 (kelas berat)
          kita boleh lah menepuk dada..,tetapi nanti kita akan ber hadapan dengan F35 ausie dan singapure…gimana nih..masih bisa di lawan apa ngak..?
          kalau sekarang saja bila secara kasat mata su 30 mk 2 ,masih di bawah su 30 mkm malaysia..
          ohh yah…buku putih..ia saya pernah dengar…mungkin gara 2 rudal yakhont yah..

          *maaf sy sales panci cupu

      • Dan tidak semua alutsista harus di publis kan?? Kita sering mendengar kemenhan/TNI merilis Alutsista yang akan dibeli, nah itu Alutsista yang bisa dipublis..

    • Kayak harus tetep di infokan ke rakyat bung @ satrio…sbg bentuk tanggung kita & untuk menghindari mis komunikasi…

    • betul jg bung satrio….contohnya hoax y pas lagi operasi ranjau / pemetaan hidrogafi oleh AL eh ditemukan peti yg isinya emas & batu permata bermata tinggi….setelah dilaporkan pada pimpinan akhirnya disepakati uang penjualan ini dibelikan alutsista. hehehe…. maaf bung ss klo salah….

    • Ya harus lapor..cuma yang dipertanggung jawabkan bukan nilai barang tapi ” mengapa bisa mendapatkan hibah ” ? apakah tujuan hibah dan apakah itu mempengaruhi keputusan TNI dalam pengadaan Alutsista..?
      maaf pendapat slebor bung Satrio.

    • wadooh jd inget-inget koleksi jam tangan pak panglima Moeldoko spt Richard Mille RM 011 Felipe Massa Flyback dll yg harganya M2-an,ditangan beliau harganya menjadi 1/1000nya.
      Bisa jadi alutsista2 TNI yg lain ceritanya bisa seperti cerita jam tangan mewah tsb he he hoax kalee

    • bung satrio, klo menurut saya klo semua penerimaan negara baik dari bentuk apapun termasuk hibah hrs dilaporkan. Krn semua oenerimaan hibah alutsista misalnya, perawatan dan operasional juga perlu biaya yg juga dikeluarkan lwt apbn.
      Kecuali hibah atau pemberian itu tdk diketahui publik, pastinya oleh tni akan selamanya di rahasiakan, jgn sampe bocor, krn klo sampe bocor byk yg akan kena. Apalagi klo sdh menjadi komoditi politis. Jd sy yakin ada alutsista yg dirahasiakan oleh tni, dan tdk akan pernah dipublikasikan krn pengadaannya jg bersifat rahasia.

  23. @Bung PS : akhirnya nongol juga nih… bikin kangen aja… Bung gmn kabarnya abis Latgab? sehat khan? Bung.. kapan Hiu Kencana Jilid 9 di tongolin nih? sekalian oleh2 latgab ya…

  24. Menurut saya kedepan harus ada lembaga khusus penanggung jawab pembelian Alutsista TNI dan di audit dan di tanda tangani oleh President atau wakil presiden ( bukan panglima atau menhan !!) kalau sampai ada kkn atau mark-up…. berarti telah melakukan tindakan pidana.

    kalau sampai ada upgrade rahasia harus di laporkan ke lembaga itu.

  25. Bung @ PS….
    Berarti populasi alutsista kita ada 2 jenis yaitu yang “goib” (top secret, off the record) dan yang nyata (termasuk yg “gaek” yg kemarin ikut latgab), barangkali aja auditor BPK bingung gimana auditnya kalau barang nya “goib” (tidak terbukti secara visual)…kalau saya sih ora opo-opo, wong saya pengikut list A1 bung nara…

  26. Setiap Alutsista dan pendukungnya HARUS diaudit oleh lembaga yang profesional.
    Selain untuk mencegah korupsi, audit ini perlu untuk mencegah penyalahgunaannya (membunuh rakyat sendiri misalnya).

    Kalau soal kerahasiaan… itu tinggal diatur caranya biar cantik bermain.
    Soal keber-Ada-nya (dimana dan bagaimananya) itu bolehlah anda rahasiakan.
    Dalam kasus Crimea, misalnya. Begitu Ukraina direbut oleh UE (dalam arti ekonomis), Alutsista gaharnya langsung muncul, padahal selama ini dibilang masih credit. Nah, disitulah enaknya kalau punya hubungan dengan negara yang solider dengan negara sahabatnya.

  27. Ndan nara mana nih

  28. ya @bung Oke lah..maaf koment sy jd loncat kbawah..SR br blajar nulis koment.
    Setuju bung,
    smoga saja msh ada oknum2 yg ber-Hati Nurani utk Indonesia..
    salam kenal bung..thx

  29. dulu di RCTI pernah ada serial JAG yg mengupas sepak terjang penyidik militer dalam investigasi segala penyimpangan yang terjadi dalam tubuh militer AS, saya berharap semoga lembaga tersebut hadir dalam tubuh TNI dan bisa melakukan peyelidikan segala penyimpangan yang terjadi dalam tubuh TNI dalam segala matra, karena saya melihat ada kejanggalan dalam Polisi militer yang ada di TNI, masing – masing matra memiliki Polisi militer seharusnya Polisi Militer hanya satu untuk semua matra.

  30. Patut diapresiasi usaha dari pemerintah dalam hal ini kemenhan dan TNI. Ada beberapa kejadian yang mengganjal dalam pikiran saya dan mohon pada para sesepuh dan warjag sekalian untuk pencerahannya.
    1. Dengan proses yang sedemikian rumit kenapa masih saja terjadi kasus salah beli dalam pembelian psu rudal grom dari polandia yang kabarnya tidak sesuai spek atau standar TNI?
    2. Kenapa kopassus masih ngotot mendatangkan bushmaster sedangkan pindad sudah sanggup bikin rantis komodo?
    mohon pencerahan trimakasih

  31. keren yah, senapan nih. bangga sama para engineer PINDAD dan TNI. semoga keluar adik-adiknya yang lebih ganas. howitzer 155mm, MRLS, Gatling gun dll

  32. Selamat malam bung @pocong serem salam sejahtera buat keluarga
    Maunanya kapan artikel secuil kisah hiu kncana jilid9 kapan nongol &bocoran latgab kemeren heeeheee

  33. belajar dari kasus pembelian grob, mi35, dan pesawat tukino.tidak membeli jika bukan kwalitas no.1 ada tot. pengawasan ketat dan berlapis.maknyuuus. makasih udah mampir ngasih pencerahannya bung ps. salam hangat.

  34. Pakabar bung jalo,colek dikit ya
    Hehehehe
    Saya dngar kabar,bahwa dengan 5liter air laut bisa menghasilkan hidrogen untuk peralatan rumah tangga dalam sehari dan kendaraan jakarta bogor pergi pulang bung
    Rasanya ga sabar bung melihat hasil karya bangsa diaplikasikan untuk masyarakat dan mendunia

    • Salam hangat bung Urakan, beritanya yg dibawah ini ya….

      Beberapa peneliti Indonesia mencoba “Niteni, Niroake, Nambahi”, di bidang BBA dan mengubahnya menjadi gas air yang digunakan hanya sebatas suplemen BBM, bukan mengganti total BBM oleh BBA dalam ruang bakar mobil, genset, motor, dan kapal motor konvensional.

      Mahasiswa program Diploma 3 Otomotif, Fak. Teknik dan Sains, Unas, mengembangkan BBA untuk kendaraan bermotor yang alat temuan mereka disebut Eco Power Booster (EPB). Alat itu telah digunakan pada 40 Kendaraan roda empat dan 20 roda dua di kalangan internal mereka. EPB juga diterapkan di mesin perahu nelayan via PATI (Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia) Banten yang dinyalakan dengan minyak dulu, kemudian BBA masuk sebagai BB suplemen mesin perahu itu. Harga mesin ditawarkan Rp.2 juta, dan telah diuji di kemen ESDM dan IPB. BBA untuk kompor dipamerkan pula.

      ITS (Lab Teknik Pembakaran dan BB, Teknik mesin FTI) juga mengembangkan BBA sejak tahun 2007 dan mulai dipakai sejak tahun 2009 yang mampu menghemat BBM 36%. Alat HHO ciptaan ITS (Hydrogen Booster), mampu memanfaatkan 1 cc air murni untuk perjalanan sejauh 70 km.

      Siswa/i SMK Negeri 2 Langsa bekerjasama dengan Green Energy Institute mengubah air menjadi gas hidrogen yang alatnya diberi nama Wave++SMK (Water as a Vehicle’s Fuel). Alat tersebut mampu menghemat BB 50% dan menurunkan emisi lebih dari 80%. Tim peneliti ini mendorong masyarakat Indonesia untuk menggunakan air sebagai BB. Saat ini, alat tersebut dipinjamkan dan disematkan pada mobil Esemka Rajawali guna mendongkrak daya mobil yang meningkat menjadi 1:20 km. Malaysia juga tertarik untuk memanfaatkan teknologi itu.

      Peneliti (para mahasiswa) FMIPA USU menciptakan kendaraan ber-BBA 100% dengan konduktivitas listrik tertentu yang menghasilkan gas buang berupa uap air saja. Sistem itu dapat diterapkan pada kendaraan komersial yang sudah ada dengan mengganti karburator yang didesain oleh mahasiswa tersebut.

      Peneliti tersebut juga memanfaatkan campuran air dan bioetanol untuk sepeda motor (wadah BB dimodifikasi) melalui sebuah sistem yang disebut SiPeDe dan patennya sedang diupayakan ke kemenkumham. Mereka melaporkan bahwa dengan satu liter campuran air + bioethanol sepeda motor dapat melaju hingga mencapai 63 km, hampir dua kali lipat bila menggunakan bensin.

      Sebelumnya, Pak Boy memanfaatkan campuran air dan bensin sebagai BB sepeda motornya.
      Guru dan Siswa SMKN 1 Purworejo, Jateng, juga memanfaatkan gas hidrogen yang berasal dari air yang diuapkan menggunakan panas buang dari knalpot kemudian dicampur dengan gas hidrokarbon.

      Tak kalah pentingnya, air + aluminium juga dijadikan BB kompor. Mbah Eddy telah mencobanya.

      Para ‘peneliti’ Indonesia terus berupaya mengurangi ketergantungan mereka terhadap BBM, dan mengantisipasi tingginya harga BBM di masa depan sekaligus berupaya agar bangsa Indonesia tidak diombang-ambing oleh penguasa BBM dari hulu ke hilir.

      Yg ini yaaa…. Setahu saya belum ada realisasi pemanfaatan teknologi ini oleh KemenESDM. Karena sekarang mereka cuman tertarik di Teknologi Bio-diesel menggunakan Kemiri Sunan. Padahal masih banyak teknologi2 lain yg bisa membantu keteregantungan BBM, batan juga buat dengan campuran limbah nuklir, dll….

  35. Bung Pocong Syerem, itu yang memfoto cover dokumen kok namanya Danendra, kayaknya orang Lama dari TNI Au ya, kayak tahu

 Leave a Reply