Aug 292017
 

Raja Ampat, Papua Barat

Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun ini mengucurkan anggaran Rp.25 miliar untuk mengembangkan bandar udara Marinda, Waisai, Raja Ampat.

“Proyeknya sedang dalam tahap tender. Semoga segera ada pemenang sehingga kontrak kerjanya bisa kita tandatangani untuk memulai pembangunan,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat, Max L Sabarofex di Manokwari, Selasa, 29/8/2017.

MAax mengutarakan anggaran itu akan dimanfaatkan untuk membangun sisi darat kebandaraan.

Pembangunan kebandaraan itu antara lain jalan penghubung dari bandara menuju rumah pegawai, pembangunan jembatan dan jalan masuk menuju Bandara, pagar pengaman dan pemasangan bronjong tepi sungai.

Sedangkan perpanjangan “runway” atau landasan pacu Bandara belum bisa dilaksanakan karena tahun ini pembangunan difokuskan pada sisi darat Kebandaraan, ujar Max.

“Pembangunan Bandara Marinda akan kita kerjakan bersama pemerintah pusat. Kita belum masuk pada runway, barang kali nanti ada alokasi anggaran dari pemerintah pusat,” ujarnya, dirilis Antara.

Menurutnya, pembangunan Raja Ampat bukan hanya menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Tahun ini kita mulai dari sisi darat, sehingga kalau sudah saatnya runway dan terminal bandara dikembangkan semua sudah aman,” ujar Max.

Bandara Marinda saat ini sudah beroperasi untuk melayani pesawat jenis ATR dan perpanjangan runway akan dilakukan agar bisa didarati pesawat berbadan besar.

Bandara Marinda saat ini sudah memiliki landasan pacu sepanjang 1.400 meter dan pemerintah pusat sudah merencanakan perpanjangan runway bandara ini.

“Kita ingin, kelak ada penerbangan langsung Jakarta-Waisai, Manado-Waisai, Makassar-Waisai dan bahkan ada penerbangan langsung dari luar negeri,” ujar Max L Sabarofex.

  11 Responses to “Upaya Papua Barat Kembangkan Bandara Raja Ampat”

  1. Sy pertamax, yg keduax dan ketigax maaf ya sy balap…peace !!!

    • bung edo borong pertamax terus nih..kaya lg seneng y walau timnas u 22 dpt perunggu.. tetap bangga ya bung..

    • Maaf orang awam komentar:

      Dengan dibelinya saham 51% berarti dibeli kepemilikannya. Dapat apa aja? Aset2 perusahaan tetap disana beserta SDM nya. Yang jelas, setelah pindah kepemilikan, perusahaan masih jalan segera.

      Nah, kalo di stop ijinnya. Semua aset milik Freeport akan diambil secara bertahap (inget alatnya gede2 di atas gunung). Pemerintah bertahap juga harus beli alat2 tersebut (pembelian pastinya lewat tender, berapa waktu dibutuhkan?) dan ditempatkan di sana (ini juga butuh biaya dan waktu). Inget juga, perusahaan juga perlu AMDAL baru (butuh waktu berapa?). Selain itu untuk rekruitmen perlu juga (ya kalo yg lama2 mau lanjut). Apa lagi? Selama proses stop ijin sampai perusahaan gerak lagi bukan tidak mungkin politik2 busuk masuk. nambah biaya dan waktu lg.

      Menurut orang awam ini, memang lebih baik beli 51% nya. nantinya secara bertahap dikurangi tenaga asingnya dan ditambah kepemilikannya. Karena 51% itu artinya Pemerintah punya kuasa untuk ngatur plus beli 51% itu dibeli juga aset2 perusahaan.

      Ralat kalo keliru…

      • Tambahan…

        Jika sampai kontrak tidak di perpanjang kita pasti di tekan habis2 san sama AS….
        baru wacana tidak diperpanjang aja wakil presiden AS datang untuk negosiasi…. apalagi sampai terjadi bisa2 di embargo lagi…..

  2. Tambahin Kosmodrome agar Mama Rica pikir-pikir kalau mau ber-ULAH

  3. biar gampang berwisata kesana

 Leave a Reply