Jul 142017
 

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (Kementerian Kominfo)

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam mencegah konten negatif dan bertentangan Pancasila di dunia maya, berjalan selaras dengan Perppu Ormas.

“UU ITE berjalan selaras dengan Perppu Ormas. Jika ada Ormas mempromosikan konten negatif dan bertentangan dengan Pancasila di dunia maya bisa langsung terkena UU ITE,” ujar Rudiantara dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9, bertajuk “Perppu Ormas Untuk Menjamin Demokrasi dan Keutuhan NKRI”, di Jakarta, Kamis.

Rudiantara mengatakan Kemenkominfo memiliki tugas untuk menyosialisasikan Perppu Ormas. Kemenkominfo juga akan menyosialisasikan kepada publik jika ada ormas yang dicabut izinnya.

“Soal penindakan kompetensinya di Kemenkumham. Sedangkan kami menyosialisasikan kenapa ormas tertentu ditindak, supaya jadi pembelajaran masyarakat,” ujar dia.

Sebelumnya pemerintah menerbitkan Perppu untuk menggantikan UU 17/2013 tentang Ormas yang dinilai tidak lagi memadai untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari segi substantif sesuai norma, larangan, sanksi serta prosedur hukum yang ada.

Tidak memadainya UU Ormas antara lain dalam hal tidak terwadahinya asas hukum “contrario actus”, di mana lembaga yang mengeluarkan izin ormas (Kemenkumham) seharusnya berkewenangan mencabut atau membatalkannya.

Selain itu, dalam UU Ormas pengertian ajaran dan tindakan bertentangan Pancasila dirumuskan secara sempit terbatas pada Atheisme, Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Padahal sejarah di Indonesia membuktikan ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan atau bertentangan Pancasila. Atas dasar itu maka pemerintah menerbitkan Perppu Ormas.

Bagikan:

  11 Responses to “UU ITE Selaras dengan Perppu Ormas”

  1.  

    setuju..biar ga asal demo2 di jalanan dgn gift box rice dan komentar2 rusuh dgn tebar menebar kebencian di medsos…

  2.  

    Perppu ini membuka peluang untuk Pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan ormas yang secara subjektif dianggap Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan (Yusril Izha Mahendra).

  3.  

    Taruhlah misalnya HTI dinilai radikal, apa salahnya dianggap dialog terbuka berkali-kali atau secukupnya. Ini rezim yang militeristik. Sementara TNI saja sudah tidak militeristik (Busyro Muqoddas).

  4.  

    Kenapa Pemerintah mengeluarkan Perppu. Apalagi selama ini Jokowi menyampaikan tidak akan mengobral Perppu. Tapi malah sekarang mengeluarkan Perppu untuk UU yang tidak perlu di Perppu (Ahmad Riza Patria).

  5.  

    Menurut saya, selain mengada-ada, pembuatan Perppu ini juga ceroboh. Entah kedaruratan apa yang terjadi sehingga buat Perppu (Ferry Koto).

  6.  

    Tak ada alasan yang genting dan memaksa sebagai syarat utama menerbitkan Perppu sebagaimana dimintakan UUD 1945. Perppu ini berpotensi ditolak untuk mendapatkan persetujuan di DPR RI (Hinca Panjaitan).

  7.  

    Apabila penerbitan Perppu ini tidak didasari dengan pertimbangan yang objektif, maka Perppu ini tidak lain adalah bentuk kediktatoran berbungkus konstitusi (Atip Latifatul Hayat).

  8.  

    Kelihatannya ada yg sedang belajar jadi diktator dengan mau bubarkan ormas secara sepihak, tanpa prosedur yg diatur oleh UU (Fadli Zon).

  9.  

    Sungguh sangat berbahaya jika kelak ada Presiden yang sembarangan mengeluarkan Perpu saat tidak ada alasan-alasan genting yang memaksa (Prof. Mahfud MD)

  10.  

    Saya tidak sepakat dengan adanya perppu ormas ini
    (saya dan sendiri)

 Leave a Reply