Jul 182017
 

Menko Polhukam Wiranto, 18/7/2017 (Kemenko Polhukam RI)

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan pemerintah akan melibatkan DPR dalam proses pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.

“Nanti, para pimpinan lembaga terkait dengan perizinan ormas, punya payung hukum untuk menyelidiki dan meneliti ormas mana yang dianggap sudah mulai membahayakan keselamatan nasional dengan ideologi-ideologinya,” kata Menko Polhukam, 17 Juli 2017 di kantornya, Jakarta.

“DPR, nanti meneliti lagi, beri persetujuan atau tidak. Sesudah setuju pun, ada proses meneliti lagi terhadap ormas mana yang dianggap tidak ‘beres’. Kalau tidak setuju ada proses lagi,” ujar Wiranto.

Mantan Panglima TNI itu mengklaim proses pencabutan Surat Keputusan Badan Hukum bagi ormas yang terbukti menyebarkan ideologi bertentangan dengan Pancasila, akan dilaksanakan secara demokratis.

“Kalau masih ada yang tidak setuju, boleh nanti mengajukan apakah lewat PTUN, atau ke MK,” jelas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Terkait dengan itu, Wiranto juga membantah bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), akan memberi ruang bagi pemerintah untuk sewenang-wenang melakukan pembubaran ormas.

“Sangat heran kalau ada yang mengatakan pemerintahan Jokowi-JK sangat tidak demokratis. Menko Polhukam sewenang-wenang, lalu teriak pemerintah seperti Orde Baru. Saya kan pernah di Orde Baru juga, jadi saya memahami Perppu ini lebih demokratis,” kata Wiranto.

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dinilai tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Alasan dikeluarkannya perppu ini juga karena tidak adanya asas hukum “contrario actus” dalam Undang-Undang Ormas, yang mana kementerian pemberi izin ormas (Kemenkumham), selanjutnya juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya.

Selain itu, dalam UU Ormas pengertian ajaran dan tindakan bertentangan Pancasila dirumuskan secara sempit dan terbatas pada Atheisme, Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Padahal sejarah di Indonesia membuktikan ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan atau bertentangan dengan Pancasila.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Perppu Ormas, ujar Menko Polhukam Wiranto, dilansir ANTARA, 17-7-2017.

Bagikan:

  17 Responses to “Wiranto : DPR Dilibatkan Dalam Pembubaran Ormas”

  1.  

    Nah lho…

  2.  

    “Kalau masih ada yang tidak setuju, boleh nanti mengajukan apakah lewat PTUN, atau ke MK”

    ??????

  3.  

    Aku orang seneng bal-balan mas….. sepurané….. 😆

  4.  

    Terlalu bertele2…. kalo sdh cukup bukti bhw sebuah ormas tdk mau dg pancasila… bubarkan saja…. kalo mrk tdk setuju biar d buktikan d pengadilan…

  5.  

    Wahhh.jakarta bakalan ramai lagi nih ama yg ber pakaian ke putih – putihan.

 Leave a Reply